Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (persero). Ahok dianggap telah mengeluarkan pernyataan yang membuat gaduh.
"Saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu," ujar Andre melalui keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).
Permintaan Andre ini berkaitan dengan pernyataan Ahok yang dinilai terlalu berlebihan dengan mengumbar 'borok' manajemen Pertamina. Seharusnya cukup menjadi permasalahan internal Pertamina saja, bukan untuk dikonsumsi publik.
Selain itu, Andre menilai pernyataan Ahok terkait perusahaan pelat merah sektor migas itu muncul karena Ahok butuh panggung untuk menunjukkan kinerjanya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Namun sayangnya malah mendiskreditkan Pertamina secara umum.
Sebabnya, kata Andre, beberapa pernyataan Ahok dinilainya tanpa dasar, seperti mengatakan bahwa Pertamina lebih suka beli blok Migas di Luar Negeri daripada eksplorasi dalam negeri. Padahal faktanya banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina.
"Statement-statement Pak Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar. Saya paham Pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan bacot, apalagi pak Ahok orang dalam Pertamina," tegas Andre.
Menurut Andre, ketimbang mengumbar aib, seharusnya Ahok mengoptimalkan forum rapat antara komisaris dan direksi Pertamina. Dia menilai tidak elok jika ada agenda pribadi di dalam suatu perusahaan.
"Jangan merasa superior seolah-olah paling benar kerjanya, paling bersih dan tidak pernah salah. Padahal Pertamina tidak butuh superman, tetapi butuh superteam yang bersama-sama memajukan Pertamina dan Industri Migas Nasional," tegas Andre.
Politisi Partai Gerindra ini lantas menyarankan kepada Ahok yang dinilai kerap teriak soal banyak maling di Pertamina untuk melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika memang memiliki bukti adanya tindakan penyelewengan. Dia mengatakan, pada bulan lalu pimpinan Pertamina juga sudah bekerja sama dengan lembaga antirasuah dan berhasil menyelamatkan aset perusahaan sebesar Rp9,5 triliun. Selain itu, Pertamina juga telah mendapat sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap.
"Saran saya, bila Pak Ahok memang punya bukti sebaiknya laporkan saja ke pihak yang berwenang. Kan ada KPK, Kejaksaan dan juga kepolisian. Jangan tuduh sana-sini tapi sebenarnya tidak ada bukti. Direksi Pertamina setahu saya sudah melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum," pungkasnya.
