Tim Editor
ERA.id - Partai Demokrat merasa jadi korban fitnah oleh akun pendengung (buzzer) dengan tagar #TenggelamkanDemokrat terkait aksi besar buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
"Pernyataan Aksi dan Gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020, diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoaks serta tidak berdasar. Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker," jelas Kepala Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan, Jumat (9/10/2020).
Demokrat akan menempuh jalur hukum jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar.
PeDe YAAAA .... NOBAR DI RUANG BER-AC
.
.
.
Pakai masker ga tuh penontonnya?😊
.
.
.
.
.
— NitNot ❘ (@__MV_llestari__) October 9, 2020
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono memberikan arahana agar para anggota DPRD dari Demokrat agar menerima aspirasi tentang penolakan UU Cipta Kerja agar aksi massa tak anarkis.
- Ikuti Jejak PKS, Fadli Zon Usulkan Jokowi Terbitkan Perppu Cabut UU Cipta Kerja
- Khofifah Surati Jokowi, Akan Fasilitasi Buruh Audiensi dengan Mahfud MD Soal UU Cipta Kerja
- Fakta 12 Poin Permasalahan Undang-Undang Cipta Kerja Versi Buruh
- Catatan PBNU: UU Cipta Kerja Picu Kelonggaran Syariah Sertifikasi Halal
Ossy juga menjelaskan soal sikap Fraksi Demokrat yang berbeda saat pandangan mini fraksi dan saat Paripurna pengesahan. Menurutnya perbedaan sikap fraksi adalah hal yang wajar dalam parlemen.
"Bahwa benar dalam arahan tanggal 7 Oktober 2020 itu, Ketua Umum juga meminta para anggota DPRD untuk menerima para pendemo di kantor DPRD nya masing-masing, dengan tujuan agar aspirasi masyarakat bisa disalurkan dengan baik, sehingga para pendemo tidak melakukan tindakan anarkis karena suaranya tidak tersalurkan," lanjutnya.
"Bahwa sikap berbeda menolak UU Ciptaker ini juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga oleh Ormas seperti NU dan Muhammadiyah, akademisi, LSM, Serikat Buruh, Organisasi Mahasiswa serta beberapa Kepala Daerah," ucapnya.
