Selain Tolak UU Ciptaker, Massa Aksi 1310 juga Tuntut Jokowi Mundur

| 13 Oct 2020 14:34
Selain Tolak UU Ciptaker, Massa Aksi 1310 juga Tuntut Jokowi Mundur
Aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja bertajuk Aksi 1310 digelar Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak) NKRI di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat. (Gie/era.id)

ERA.id - Aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja bertajuk Aksi 1310 digelar Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak) NKRI di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020). Selain menolak UU Ciptaker, massa juga menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden.

Mereka menilai produk undang-undang tersebut membawa ketidakadilan bagi masyarakat dan menuding eksekutif sebagai biang keladi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja.

"Beberapa waktu lalu, kawan kita dari buruh, dari mahasiswa, mereka menuntut membatalkan Omnibus Law digagalkan. Sebagian masih menyatakan bilang Omnibus Law itu kesalahan DPR. Bukan hanya itu kesalahan legislatif, tetapi biangnya eksekutif. Tidak ada pilihan kecuali kita meminta untuk Bapak Jokowi mundur. Betul?" seru Pengurus FPI DKI Jakarta, Salman Al Farisi dari arah mobil komando.

"Betul," jawab massa aksi.

Salaman mengatakan aksi menolak UU Cipta Kerja ini digelar karena umat Islam tak tahan lagi melihat ketidakadilan dari pemerintah. Maka dari itu, umat Islam harus bersatu melawan ketidakadilan tersebut.

Aksi tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja bertajuk Aksi 1310 digelar Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak) NKRI di sekitar Istana Merdeka, Jakarta Pusat. (Gie/era.id)

"Karena ketidakadilan di tengah-tengah kita, karena ketidakadilan ada di hadapan kita, maka sebagai umat Islam kita akan membubarkan ketidakadilan di negeri kita. Takbir!" kata Salman.

Untuk diketahui, aksi bertajuk "1310" ini diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI).

Tiga ormas besar tercatat tergabung dalam aliansi ini, yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Rekomendasi