ERA.id - Pemerintah berencana mulai melakukan vaksinasi pada November mendatang. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan tenaga kesehatan dan petugas lapangan seperti TNI/Polri, Satpol PP juga masyarakat yang menjalankan kegiatan di tempat terbuka akan mendapatkan vaksinasi COVID-19.
Mereka menjadi prioritas utama dalam penerima vaksin karena dianggap memiliki resiko tertinggi terpapar COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan skema vaksinasi tersebut.
"Kita sudah dilatih kemarin untuk menyiapkan ini. Besok ini, alokasinya kita belum banyak, tahap pertama itu belum sampai ribuan, masih sekitar ratusan," ujar Ganjar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2020).
Meskipun kuota vaksin tahap awal belum banyak, pada tahap kedua Jawa Tengah akan mendapatkan kuota vaksin dalam jumlah besar.
"Tahap berikutnya baru agak banyak, mungkin bisa jutaan. Kalau tidak salah sekitar 2,5 juta vaksin. Kalau bulan depan sudah dimulai, ya mungkin November sampai Desember tahun ini," jelasnya.
Ganjar juga menegaskan saat ini pemerintah sedang berusaha sekuat tenaga dalam maksimalkan pengadaan vaksin yang bersumber dari berbagai negara yang diharapkan nantinya akan memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Syukur akan muncul dari dalam negeri, sehingga bisa memenuhi. Mungkin vaksinnya itu tidak hanya satu, tapi beragam tergantung kapasitas dan kemampuan. Saya kira pemerintah sudah memikirkan jumlahnya itu," sambung Ganjar.
Walaupun program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah mulai berjalan, Ganjar mewajibkan masyarakat tetap menaati protokol kesehatan yang ketat. Diantaranya, menghindari kerumunan, tertib memakai masker dan rajin cuci tangan pakai sabun.
"Tidak bisa tidak, itu wajib. Kalau itu dilakukan, maka kita bisa beradaptasi. Masyarakat tetap boleh bekerja, keluar rumah tapi harus menerapkan protokol kesehatan itu. Kalau itu dilakukan, maka cara itu yang bisa mengamkan diri," tegasnya.
Disamping itu, Ganjar memohon pada masyarakat untuk tidak memberikan stigma negatif pada orang yang dinyatakan positif COVID-19. Sebab sampai saat ini, stigma itu masih muncul.
"Saya baru saja mendapat laporan di Solo, ada satu keluarga yang positif merasa disingkirkan. Tolong jangan ada stigmatisasi pada mereka, mereka butuh pertolongan, bukan diasingkan," ucapnya.