Tim Editor
ERA.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membeberkan pandangannya soal kritik yang dilayangkan terkait penunjukkan komisaris BUMN.
Secara jujur ia mengakui, banyak komisaris dan petinggi di perusahaan BUMN merupakan 'titipan' dan bagian politisasi BUMN.
"Saya rasa titipan banyak, bukan dari pak Jokowi saja" katanya dalam video YouTube Karni Ilyas Club, Minggu (1/11).
Menurutnya, pengangkatan komisaris di seluruh BUMN merupakan upaya untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) serta memastikan program perusahaan bisa berjalan.
"Contoh kenapa kita angkat Pak Amien (Sunaryadi), kita angkat sebagai Komut PLN, backgroundnya KPK, BPKP, itu untuk memberikan kepercayaan. Pak Agus Marto, mantan Gubernur BI mau membantu BNI," ujar Erick.
Dia menjelaskan, BUMN dibentuk oleh negara, sehingga yang bisa mengubah ketentuan BUMN ialah undang-undang. Dengan demikian, keputusan menujuk komisaris yang memiliki jabatan rangkap juga menjadi hak pemerintah, apalagi jika melibatkan tokoh perwakilan pemerintah.
"Misalnya Kementerian Perindustrian ada perwakilan di Pupuk (Pupuk Indonesia), Kementerian ESDM ada perwakilan di Pertamina dan PLN," sambung Erick
Erick menegaskan, saat menduduki suatu jabatan, maka seseorang harus selalu siap, baik diangkat maupun dicopot. Seperti dirinya, Menteri BUMN, yang menjadi pembantu Presiden, harus siap akan hal itu.
"Kadang-kadang, komisaris kan ada masa jabatannya. Kalau dicopot, pada marah. Nah ini, tahun depan nanti, kami BUMN ada 2 program, salah satunya pembangunan karakter dan job desk direksi," ucapnya.
Selain itu, soal transformasi Kementerian BUMN, mantan bos klub sepak bola Inter Milan ini berandai-andai jika kementeriannya tak lagi didanai APBN.
"Bahkan kalau bisa ya, kementerian ini tak udah lagi dibiayai APBN, cukup satu persen dari deviden (BUMN) saja, ungkapnya.
