Tim Editor
ERA.id - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menanggapi sikap Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman yang mencopot baliho pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan mengancam membubarkan ormas tersebut jika masih bersikap seenaknya.
Gatot mengatakan TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Sebab, FPI maupun Rizieq Shihab merupakan warga negara yang secara hukum wajib dilindungi. Selain itu, FPI juga dinilai bukan organisasi terlarang.
"Apapun keputusannya TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangannya, FPI maupun Habib Rizieq mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum," ujar Gatot saat konferensi Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) secara daring, Kamis (26/11/2020).
Terkait penurunan baliho Rizieq, Gatot menjelaskan bahwa TNI memang bisa terlibat dalam urusan sipil sebagai pelibatkan pasukan non-perang. Dalam hal ini, maka TNI boleh membantu Polri dan Pemerintah Daerah.
Selain itu, kata Gatot, tindakan Pangdam harus atas perintah Panglima TNI. Artinya, jika dalam kasus pencopotan baliho Rizieq tempo hari Panglima tidak menegur Pangdam maka hal itu dibenarkan.
"Kalau menurunkan baliho ini adalah membantu Satpol PP ada dua, kalau itu perintah atasan, atasan Pangdam itu secara operasional Panglima TNI dan Presiden, berarti tidak salah. Jadi kita lihat apakah ada atasan menegur Pangdam Jaya atau tidak," kata Gatot.
Namun, Gatot memperingatkan bahwa dalam membantu tugas sipil, TNI dilarang untuk menggunakan alutsista, termasuk kendaraan taktis. Dengan demikian, menurutnya, kendaraan taktis yang digunakan seperti saat menurunkan baliho, atau iring-iringan di markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat tidak dibenarkan.
"Alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan karena dalam kondisi tertib sipil bukan darurat militer," papar Gatot.
Lebih lanjut, Gatot menegaskan, sikap Pangdam Jaya tidak mewakili sikap TNI secara keseluruhan.
"Jadi saya ulangi tolong pisahkan apa yang dilakukan pangdam jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya. Jangan seolah semua TNI," pungkasnya.
