Tim Editor
ERA.id - Partai Gerindra menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta jajaran Kabinet Indonesia Maju atas kasus dugaan korupsi suap ekspor benur yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.
"Kepada yang terhormat Presiden RI Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin, serta seluruh Kabinet Indonesia Maju, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya atas kejadian ini," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam keterangan video, Jumat (27/11/2020).
Gerindra, kata Muzani, mayakini kasus korupsi yang dilakukan Edhy tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Partainya juga berharap agar segala agenda pemerintahan di segala bidang tetap terus dilanjutkan.
"Kami berharap seluruh kegiatan pemerintahn tetap berjalan sebagaimana biasa, pelayanan terhadal masyarakat, pembangunan seperti arahan presiden tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya," kata Muzani.
Muzani juga meminta maaf kepada masyarakat yang dirugikan atas perbuatan Edhy. Muzani berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi partainya.
"Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini, terutama kepada masyarakat keluatan dan perikanan, kami menjadikan peritiwa ini sebagai pembelajaran berharga bagi kami untuk mengelola stiap kepercayaan yang diberikan oleh kami," tutur Muzani.
Terkait jabatan Edhy di jajaran pengurus DPP Gerindra, Muzani mengaku bahwa Edhy telah menyampaikan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada DPP Partai Gerindra.
Surat pengunduran diri tersebut, kata Muzani, sudah diteruskan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Kami DPP Gerindra telah menerima surat pengunduran diri Edhy Prabowo dan sekarang ini, surat tersebut sedang kami teruskan kepada ketua dewan pembina Partai Gerindra (Prabowo Subianto)," kata Muzani.
Gerindra menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Edhy. Pihaknya juga percaya lembaga antirasuah akan menangani kasus tersebut secara transparan, baik, dan cepat. Sehingga masyarakat akan dapat mengetahui masalah ini secara jelas.
Meski demikian, Gerindra berharap KPK tetap melakukan asas hukum praduga tak bersalah.
"Karena itu upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkannya," pungkas Muzani.
