Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD terlibat saling sindir di Twitter soal kerumunan Rizieq Shihab. Mulanya Mahfud MD merespons pernyataan Ridwan Kamil yang menyebut bahwa kerumunan massa FPI di sejumlah tempat disebabkan oleh pernyataan dirinya.
Melalui akun Twitternya, Mahfud mengaku bertanggung jawab dan mengakui bahwa dirinya sempat mengumumkan mengizinkan kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia. Alasan Mahfud karena pentolan FPI itu punya hak hukum untuk kembali ke Tanah Air.
"Siap, Kang RK. Sy bertanggungjawab. Sy yg umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia krn dia punya hak hukum utk pulang," cuit Mahfud, Rabu (16/11/2020).
Pria kelahiran Sampang, Madura, 63 tahun silam itu juga mengatakan bahwa dirinya mengizinkan Rizieq dijemput oleh pengikutnya asalkan tertib dan tidak melanggar protokol kesehatan. "Sy jg yg minta HRS diantar sampai ke Petamburan," tambah Mahfud.
Siap, Kang RK. Sy bertanggungjawab. Sy yg umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia krn dia punya hak hukum utk pulang. Sy jg yg mengumumkan HRS blh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Sy jg yg minta HRS diantar sampai ke Petamburan. https://t.co/GKHJuyEleW
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 16, 2020
Namun, rupanya tweet Mahfud itu dibalas oleh Ridwan Kamil. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menimpali tweet Mahfud dengan menyebut bahwa antara pemerintah pusat dan daerah sama-sama memiliki tanggung jawab.
Kang Emil pun bertanya mengapa kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, saat kepulangan Rizieq Shihab tidak ada pemeriksaan seperti di daerahnya.
- Ridwan Kamil Minta Mahfud MD Ikut Tanggung Jawab Soal Kerumunan Rizieq Shihab
- Fakta Menarik Laskar Khusus FPI, Tak Digaji Tapi Rela Korbankan Nyawa Demi Rizieq Shihab
- Viral! Jenazah Laskar FPI Pengawal Rizieq Shihab Tesenyum, Ternyata Orangnya Masih Hidup
- Cek Fakta: Benarkah Polri Akan Ganti Warna Seragam Menjadi Biru seperti Polisi China?
"Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan," tulis Kang Emil.
Siap pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan. https://t.co/jne5l8Bthg
— ridwan kamil (@ridwankamil) December 16, 2020
Tak ketinggalan, aksi berbalas tweet ini juga direspons beragam dari netizen. Ada yang setuju dengan pernyataan Mahfud MD, ada juga yang mendukung pernyataan Ridwan Kami.
Namun, yang menarik adalah sikap netizen yang justru mempertanyakan apa istimewanya Rizieq Shihab sehingga kedua tokoh ini saling sindir lewat tweet.
"Kok jadi pejabat saling serang... Cuma gara gara HRS. BINGUNG," tulis akun @MohamadTamyis1.
"Apa hebatnya HRS? Heraaan," tulis @HayanoTatik.
"Saling berpantun dimedsos, apa maksudnya ya? Bkn sebaiknya cari solusi spy bs meredakan suasana & fokus kpd bgmn menekan dampak pandemi? Mari saling bahu membahu untuk RAKYAT INDONESIA," tulis akun @Didiet.
Sebelumnya, Ridwan Kamil menilai adanya kerumunan massa FPI di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Rizieq Shihab disebabkan adanya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD.
"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya 'statement' dari pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Rizieq Shihab) ini diizinkan," kata Ridwan Kamil usai diperiksa di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (16/12/2020)
Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurutnya menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Rizieq, baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, maupun di Petamburan.
"Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya," kata mantan Wali Kota Bandung itu.
Oleh karena itu, dia pun menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa oleh kepolisian hanyalah para kepala daerahnya, dalam hal ini ia sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurut dia, pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan ini.
