Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memuji kenerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri dibandingkan dengan masa kepemimpinan Agus Rahardjo. Hal itu, kata Mahfud, sekaligus menepis anggapan bahwa pemerintah berupaya melemahkan kerja-kerja KPK usai disahkannya revisi UU KPK pada 2019 lalu.
"KPK dianggap lemah lalu pemerintah lagi yang dituding. Padahal, kita sudah mengatakan KPK itu independen. Meskipun kalau kita objektif, tahun pertama KPK sekarang dibandingkan dengan tahun pertama KPK yang sebelumnya itu objektifnya jauh lebih banyak sekarang prestasinya," kata Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube Dewan Pakar KAHMI Official, Senin (28/12/2020).
Mahfud mengatakan, jika membandingkan tahun pertama kepemimpinan KPK baru, Agus Rahardjo cs dinilai kurang berprestasi dibandingkan Firli Bahuri cs. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, KPK saat kepemimpinan Agus Rahardjo pada 2016 lalu, tidak berbuat apa-apa dibandingkan dengan masa kepemimpinan Firli saat ini.
"Kita ingat Agus Rahardjo menjadi Ketua KPK pertama bersama Saut dan sebagainya itu tahun pertama enggak bisa berbuat apa-apa. Ini sekarang setahun sudah berani menangkap DPR, DPRD, Bupati, Wali Kota juga ditangkapin juga lebih banyak saat ini sebenarnya," ungkap dia.
Meski menyebut periode pertama Firli lebih bagus, namun dirinya tak bisa berbuat banyak untuk mengubah persepsi publik yang sudah terlanjur menilai KPK saat ini lebih lemah. Sebab, KPK merupakan lembaga yang independen meski masuk ke dalam rumpun eksekutif.
"Tapi, taruhlah itu dikira jelek, dibilang jelek itukan KPK sendiri. Kita sudah mengatakan KPK itu adalah lembaga di dalam rumpun eksekutif tetapi bukan bagian dari lembaga eksekutif. Seperti KPU, Komnas HAM itukan rumpunnya eksekutif tapi bukan bagian apalagi bawahan eksekutif," tegasnya.
Diketahui, sejumlah pihak menilai KPK mengalami penurunan kinerja utamanya di bidang penindakan karena selama periode pertama Firli menjabat, komisi antirasuah hanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) sebanyak tujuh kali dengan 37 tersangka.
Angka ini terhitung lebih sedikit dibandingkan dengan operasi senyap yang dilakukan pada tahun pertama Ketua KPK periode 2016-2019 Agus Rahardjo menjabat. Saat itu, pada setahun masa kepemimpinannya, komisi antirasuah berhasil melakukan OTT sebanyak 17 kali dan menetapkan 58 tersangka dari berbagai unsur seperti Ketua DPD Irman Gusman hingga anggota DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi.
Menurunnya angka operasi senyap ini juga disinggung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam agenda 'Evaluasi Satu Tahun KPK, Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi'.
"Selama kurun waktu setahun kepemimpinan Firli Bahuri, KPK menuai banyak problematika pada aspek penindakan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana seperti dikutip dari webinar yang ditayangkan di Facebook ICW.
Salah satu aspek penindakan yang disoroti oleh dirinya adalah turunnya angka OTT secara drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun berhasil menangkap dua menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, namun, OTT yang dilakukan di era Firli Bahuri hanyalah tujuh kali.
Sementara jika dibandingkan 2019 lalu KPK berhasil melakukan 21 OTT, 2018 ada 30 OTT yang dilakukan, 2017 ada 19 OTT, dan 2016 ada 17 OTT. "Itupun satu tangkap tangan masih jadi problem karena pelakunya tak kunjung dapat diringkus oleh KPK," tegasnya merujuk pada seorang buronan KPK yaitu Harun Masiku.
