Tim Editor
ERA.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat membuka kembali wacana vaksin COVID-19 mandiri atau berbayar yang rencananya menyasar untuk perusahaan. Merespon wacana tersebut, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai vaksin mandiri memang perlu, namun tidak menjadi prioritas. Pemerintah, kata Erick, tetap memprioritaskan vaksin gratis.
"Kalau ditanya apakah vaksin mandiri diperlukan, menurut saya itu diperlukan, tapi selama vaksin gratis harus jadi prioritas," ujar Erick seperti dikutip dari dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di kanal YouTube DPR RI Channel, Kamis (21/1/2021).
Oleh karena itu, pemerintah membuka diri dalam pengadaan vaksin mandiri ke depannya. Tentunya, kata Erick, hal tersebut tergantung persetujuan dari DPR RI dan Kementerian Kesehatan.
Bila mendapat persetujuan, Kementerian BUMN siap mencari pengadaan vaksin COVID-19 untuk program mandiri. Begitu juga terkait penugasan ke BUMN dan distribusinya.
"Tentu tupoksinya ada di Kemenkes. Dan kalau sampai nantipun kami ditugasi vaksin mandiri, maka tentu sesuai arahan DPR dulu," kata Erick.
Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa ada syarat jika nantinya vaksin COVID-19 mandiri dilakukan. Pertama, merk vaksin yang digunakan untuk skema mandiri harus berbeda dengan skema gratis dari pemerintah.
"Vaksinnya harus berbeda jenis agar yang gratis dan mandiri tidak bercampur. Jadi merknya berbeda," kata Erick.
Kedua, program vaksinasi COVID-19 gratis harus berjalan terlebih dahulu sebelum skema mandiri dijalankan. Minimal, kata Erick, setelah vaksinasi untuk tenaga kesehatan dan pelayakan publik seperti TNI/Polri selesai dilaksanakan.
"Jadi vaksin gratis harus berjalan 1-2 bulan ke depan, baru nanti kalau ada untuk yang mandiri, setelah itu," kata Erick.
"Saya masih melihat kesempatan mandiri ada, tapi dengan kesepakatan policy yang memang mengutamakan yang gratis dulu dan yang mandiri mengikuti. Jadi jangan kebalik," pungkasnya.
