Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo akan membuka peluang untuk pengadaan vaksin COVID-19 mandiri atau berbayar yang menyasar kepada para pengusaha dan perusahaan. Namun, kata Jokowi, vaksin COVID-19 yang digunakan untuk program mandiri harus berbeda merk dari yang digunakan pemerintah untuk program vaksinasi gratis. Adapun vaksin yang digunakan pemerintah antara lain adalah Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Novavax, dan SinoPharm
"Mungkin bisa diberikan asal merk vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan," ungkap Jokowi dalam acara diskusi yang dikutip dari kanal YouTube Harian Kompas, Kamis (21/1/2021).
Menurut Jokowi, wacana vaksin COVID-19 yang datang dari usulan para pengusaha di Tanah Air perlu dipertimbangkan. Apalagi pemerintah memang merencanakan untuk mempercepat penanganan wabah virus korona. Selain itu, pembiayaan vaksin COVID-19 mandiri ini nantinya akan ditanggung sendiri oleh pengusaha atau perusahan. Bukan oleh pemerintah.
Meski demikian, Jokowi menegaskan wacana tersebut masih belum diputuskan oleh pemerintah.
"Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa, kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak. Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik," tegas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi kembali menyinggung optimisme bahwa program vaksinasi COVID-19 bisa selesai dalam satu tahun. Apalagi saat ini sudah ada 30 ribu vaksinator yang siap bertugas.
Dia mengatakan, jika satu vaksinator dapat menyuntik vaksin 30 orang per hari, maka total penduduk yang sudah disuntuk vaksin dalam satu hari bisa mencapai satu juta.
"Ini angka yang besar sekali, ini kekuatan kita ada di sini. Oleh sebab itu, terus kita dorong. Juga kesiapan vaksinnya jangan sampai terlambat," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai vaksin mandiri memang perlu, namun tidak menjadi prioritas. Pemerintah, kata Erick, tetap memprioritaskan vaksin gratis.
"Kalau ditanya apakah vaksin mandiri diperlukan, menurut saya itu diperlukan, tapi selama vaksin gratis harus jadi prioritas," ujar Erick seperti dikutip dari dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di kanal YouTube DPR RI Channel, Kamis (21/1/2021).
Oleh karena itu, pemerintah membuka diri dalam pengadaan vaksin mandiri ke depannya. Tentunya, kata Erick, hal tersebut tergantung persetujuan dari DPR RI dan Kementerian Kesehatan.
Bila mendapat persetujuan, Kementerian BUMN siap mencari pengadaan vaksin COVID-19 untuk program mandiri. Begitu juga terkait penugasan ke BUMN dan distribusinya.
