Tim Editor
ERA.id - Indonesia saat ini tengah memerangi virus COVID-19 melalui program vaksinasi nasional. Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengingatkan agar pemerintah dan BUMN penyelenggara vaksinasi untuk memerangi hoaks seputar vaksin.
"Urusan vaksin ini sebenarnya kita sudah melihat bahwa Pemerintah RI serius, bersungguh-sungguh, tidak ada keinginan untuk mengorbankan rakyat Indonesia. Permasalahan kita soal vaksin ini adalah soal informasi hoaks, ini yang paling berat," kata Andre dalam keterangan tertulis, Jumat (21/1/2021).
Anggota Dewan Pembina Gerindra ini mengatakan banyak hoaks bertebaran soal vaksin COVID-19. Dia mengungkap bahwa keluarganya kerap menerima pesan berisi hoaks soal vaksin.
"Disebutkan di WA yang diterima istri saya, dokter spesialis ini menolak vaksin ini, atau ahli virus ini menolak vaksin ini, tapi sebenarnya nggak ada dokter atau ahli itu, ini yang bahaya dan harus kita perangi bersama," ujarnya.
Karena itu ia meminta Kementerian BUMN dan Bio Farma bergerak lebih optimal untuk memerangi hoaks seputar vaksin. Hoaks soal vaksin, kata Andre, harus dibendung dengan sosialisasi yang lebih maksimal.
"Vaksin cacar pun kalau kita divaksin kita bisa kena cacar juga. Setidaknya Vaksin ini membangun imun kita, kalau kita dilaksanakan jika kita kena COVID-19, bisa OTG atau gejala ringan saja," ujar Andre memaparkan fakta soal vaksin.
"Karena itu kita harus bersama lawan hoaks, sosialisasikan yang tepat. Vaksin ini bukan masalah ketidakmampuan vaksin kita, tapi informasi hoaks yang berlebihan dan membahayakan bangsa dan negara," sambungnya.
Selain soal hoaks, Andre juga bicara soal pentingnya pemanfaatan data penduduk dalam proses vaksinasi ini. Andre meminta data vaksinasi ini dijadikan big data yang bisa dimanfaatkan untuk pemilu ataupun pemberian bantuan.
"Soal big data, vaksin ini kan untuk seluruh orang Indonesia. Tolong lah data itu untuk big data kita, supaya besok tidak ada lagi seperti di medsos ada orang tidak dapat bantuan, pemilu bermasalah, BLT bermasalah. Tolong data vaksin ini dipakai untuk bangsa dan negara," pungkas Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu.
