Tim Editor
ERA.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut ada data yang bermasalah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data bermasalah ini bahkan hingga di 40 daerah di Indonesia.
Ia mengatakan hal ini saat menyerahkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Jebres, Solo, Jumat (29/1). Dia mengakui ada beberapa masalah yang ditemukan terkait data KPM.
”Iya, ada beberapa masalah,” katanya.
Masalahnya yakni data penerima dengan data kependudukan tidak sinkron. Bahkan hal ini terjadi di 40 daerah di Indonesia. Untuk itu dirinya sudah meminta agar Dinas Sosial di daerah masing-masing melakukan perbaikan data.
”Hal ini kan sangat rawan. Makanya saya sudah minta daerah untuk membetulkan. Sudah saya surati,” katanya.
Kemensos juga akan melakukan pendataan ulang bagi masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah. Ada penambahan sekitar 560 ribu warga yang tersasar dalam KPM. ”Jumlah ini di luar 40 daerah yang bermasalah tadi,” ucapnya.
Sementara itu Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi data untuk warga KPM. Ada sekitar 4 ribuan warga penerima BPNT di Kota Solo yang sempat tercoret dari data, padahal mereka berhak menerima bantuan.
”Tapi dari 4 ribuan tadi, sekitar seribuan sudah kembali menerima bantuan,” ucapnya.
Pihaknya berharap Kemensos mengembalikan para warga yang tercoret dari data KPM tersebut. Pasalnya mereka merupakan warga yang berhak menerima bantuan.
”Apalagi sekarang dalam masa pandemic Covid-19, beban mereka semakin berat,” ucapnya.
