Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah waspada terhadap lonjakan kasus COVID-19 yang kerap terjadi usai libur pajang. Menurutnya, pemerintah harus mulai menyusun kembali langkah-langkah yang akan digunakan untuk menekan laju penularan virus korona.
Hal ini merupakan respon atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif menekan laju penularan COVID-19.
"Seperti kita tahu, bahwa akan ada libur panjang pada saat Imlek dan juga hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada pemerintah untuk mewaspadai atau merencanakan ulang mengenai usulan atau rencana libur panjang yang direncanakan oleh pemerintah. Karena setiap libur panjang itu pasti akan terjadi lonjakan COVID-19," ujar Dasco melalui keterangan tertulisnya, Senin (1/2/2021).
Dasco mengaku khawatir apabila pemerintah tak meninjau ulang rencana yang sudah ditetapkan, maka akan kembali terjadi lonjakan kasus COVID-19 seperti pengalaman beberapa liburan panjang sebelumnya. Oleh karenanya, Dasco meminta pemerintah memikirkan formula baru untuk mengatasi lonjakan COVID-19.
"Seperti kita ketahui bahwa menurut presiden bahwa PPKM yang dilakukan di Jawa-Bali dalam rangka menghalau atau mengurangi COVID-19 itu tidak efektif," kata Dasco.
"Oleh karena itu, memang perlu dipikirkan formulasi ulang tentang bagaimana kita tidak membuat atau mengatasi lonjakan COVID-19. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada pemerintah bahwa harus mendeteksi dini hal-hal yang bisa membuat lonjakan COVID-19 tinggi," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengakui kebijakan PPKM yang sudah memasuki tahap kedua pelaksaannya tidak berjalan dengan efektif untuk menekan laju penularan COVID-19.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM. Tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif," kata Joko Widodo dalam sebuah rapat terbatas terkait penanganan COVID-19 di Istana Bogor, Jumat, yang rekamannya diunggah oleh Biro Pers, Media, dan Informasi pada Minggu, (31/1/2021).
Menurut Jokowi, PPKM tak efektif karena implementasi di lapangan dinilai tidak konsisten dan tegas. Terbukti dengan masih tingginya angka mobilitas masyarakat sejak diberlakukannya PPKM.
Karena itu, Jokowi meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri serta kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangan.
"Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan. Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Jokowi.
