Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat mendesak ASEAN untuk membahas pergolakan politik yang terjadi di Myanmar sejak 1 Februari lalu. Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin usai pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/1/2021).
"Kita juga tadi membahas isu kawasan dan dunia termasuk perkembangan yang terjadi di Myanmar," ujar Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi mengatakan, Indonesia dan Malaysia akan mengutus menteri luar negeri masing-masig negara untuk mengusulkan diadakannya pertemuan khusus ASEAN membicarakan situasi di Myanmar.
"Kita minta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan chair (ketua) ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar," ucap Jokowi.
Jokowi mengaku prihatin dengan kondisi politik di Myanmar dan berharap permasalahan yang tengah berlangsung bisa diselesaikan. Dia juga mengingatkan, agar negara-negara di ASEAN tetap terus menghormati prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN.
"Kita prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar dan kita berharap perbedaan politik itu bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Jokowi.
Senada, Muhyiddin juga prihatin dan menganggap serius kudeta yang terjadi di Myanmar. Dia menyebut, pergolakan politik di negara tersebut merupakan suatu langkah mundur dalam proses berdemokrasi suatu negara.
Muhyiddin mengaku khawatir pergolakan politik di Myanmar dapat berdampak bagi keamanan dan stabilitas negara-negara di Asia Tenggara.
"Dikhawatiri pergolakan politik di Myanmar boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau ini," katanya.
"Saya sangat bersetuju supaya kedua dua menteri luar (Indonesia-Malaysia) diberikan mandat untuk mencari kesepakatan, supaya satu musyawarat khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini lebih mendalam lagi," imbuh Muhyiddin.
Seperti diketahui, kondisi di Myanmar sedang menjadi sorotan setelah penangkapan Aung San Suu Kyi beserta pimpinan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menjelang sidang parlemen, Senin (1/2/2021).
Kudeta tersebut terjadi setelah militer dan pemerintah sipil Myanmar berselisih soal hasil pemilihan umum pada 8 November lalu. Penangkapan Suu Kyi di luar dugaan karena militer pada akhir pekan menyatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi serta bertindak sesuai hukum.
Padahal sebelum itu militer menegaskan akan merespons dengan tindakan tegas jika tuntutan mereka soal penyelidikan kecurangan pemilu tak ditanggapi. Pernyataan itu memicu spekulasi kuat potensi kudeta militer.
