Tim Editor
ERA.id - Sebanyak 66 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021 batal disahkan di tingkat II sidang Paripurna DPR RI. Penyebabnya, terjadi polemik terhadap salah satu RUU yang masuk di dalam daftar tersebut, yaitu RUU Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan usulan dari Komisi II DPR RI.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Persidangan III di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2021).
"Memang persoalan masalah revisi Undang-Undang Pemilu ini menjadi perhatian kita semua di DPR. Oleh karena itu lah maka penentuan Prolegnas Prioritas memang belum kita tetapkan," ungkap Dasco.
Terkait dengan RUU Pemilu yang belakangan menjadi perdebatan publik dan antar partai politik, Dasco mengaku DPR RI masih terus menyerap aspirasi rakyat dan berkomunikasi dengan seluruh fraksi-fraksi di DPR RI.
Oleh karenanya, kata Dasco, mengenai kelanjutan pembahasan RUU Pemilu beserta daftar RUU di Prolegnas Prioritas 2021 akan diputuskan di masa sidang berikutnya setelah DPR RI menjalani reses.
"Untuk ketegasan apakah dilanjut atau tidak, pada masa sidang depan kita akan bicara lebih lanjut dalam Bamus dalam penentuan Prolegnas Prioritas 2021. Di situ kita akan putuskan bersama-sama lanjut atau tidaknya," kata Dasco.
Untuk diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menetapkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021. Terdapat 33 rancangan undang-undang (RUU) dengan rincian 22 RUU usulan DPR (dua RUU diusulkan bersama pemerintah), 9 RUU usulan pemerintah, dan dua usulan DPD.
Pengesahan tingkat pertama itu turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly serta perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/1/2021) malam. Sesuai ketentuan, setelah disahkan di Baleg DPR RI, daftar Prolegnas Priortas akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan oleh pimpinan DPR.
Adapun salah satu RUU yang masuh dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 adalah revisi UU Pemilu. Belakangan RUU tersebut menjadi polemik karena adanya normalisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 2021 dan 2023.
Aturan tersebut tak mendapat restu dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan UU Pilkada yang berlaku. Sikap Jokowi tersebut diikuti oleh partai-partai politik pendukungnya dan ditentang oleh partai dari kelompok oposisi.
