Tim Editor
ERA.id - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) secara resmi telah meluncurkan program Konektivitas Digital 2021, Jumat (26/2/2021), di Istana Negara, Jakarta. Program ini disebut sebagai salah satu akselerator perkembangan ekonomi digital di Indonesia.
Jokowi melalui sambutannya mengatakan pemerintah bekerja keras membangun konektivitas fisik tetapi juga konektivitas digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.
“Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional kita. Selain melalui tol laut, melalui jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga menandatangani Sampul Hari Pertama Prangko Seri Vaksinasi COVID-19. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam laporannya menyampaikan, peluncuran seri prangko ini merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang dengan cepat dan sigap memerangi pandemi COVID-19 melalui vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat agar dapat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
“Di masa yang akan datang penerbitan prangko dapat dilakukan secara digital dengan metode barcode untuk tracking dan tracing, dan dilengkapi dengan fitur augmented reality pada prangko agar menjadi lebih detail dan menarik,” ujar Johny dalam Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19, Jumat (26/2/2021).
Proyek ini terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan selama 2021, serta 3.704 desa dan kelurahan pada 2022 mendatang. Tujuannya, agar wilayah terdepan, terluar dan tertinggal di Indonesia dapat mengakses internet 4G.
"Pendanaan terdiri dari unsur capital expanditure [biaya modal], operational expanditure [biaya operasional] seluruhnya senilai Rp28,3 triliun, yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation [USO], sebagian dari alokasi penerimaan negara bukan pajak [PNBP] sektor Kominfo, dan rupiah murni,” tutur Johnny.
