Tim Editor
ERA.id - Usai Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Universitas Indonesia (UI) memberi julukan kepada Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service, kini giliran BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (KM Unnes) menyematkan gelar kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
BEM KM Unnes menjuluki Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai The King of Silent. Julukan ini disematkan karena Ma'ruf harusnya tak menihilkan eksistensinya di muka publik di tengah pandemi COVID-19 dan bisa mengisi kekosongan peran yang tak bisa diisi Presiden Jokowi.
"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam," tulis BEM KM Unnes melalui keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).
Mereka juga mengkritik kehadiran Ma'ruf di depan publik dala sejumlah kesempatan yang terkesan hanya sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim bias yang dikaitkan pada identitas dan agama tertentu.
"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi COVID-19," kata mereka.
Selain itu BEM KM Unnes juga memberi julukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Ratu 'ghosting' alias Queen of Ghosting.
Alasannya, berbagai produk legislasi yang dihasilkan selama berada di bawah kepemimpinan Puan tidak berpihak kepada kelompok rentan. Khusunya di tengah situasi pandemi COVID-19.
"Contohnya UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya."
Selanjutnya, BEM KM Unnes juga menyampaikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo. Sama seperti BEM UI mereka juga menjuluki Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service.
Alasannya, mereka menganggap Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya.
Hal ini tampak dengan tinjauan perbandingan fakta dan janji yang pernah disampaikan eks Gubernur DKI Jakarta tersebut selama menjabat.
"Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," kata mereka.
