Tim Editor
ERA.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemanfaatan halaman Kompleks Majelis (Gedung MPR/DPR/DPD RI) sebagai rumah sakit pendukung darurat mengobati pasien COVID-19 jika RS di Jakarta sudah tidak bisa lagi menampung para pasien COVID-19.
Menurut Bambang Soesatyo, tenda dan kasur lipat yang biasa digunakan personel kepolisian saat tugas pengamanan di Kompleks Majelis bisa digunakan sebagai bangsal darurat.
"Kesekjenan MPR/DPR/DPD RI dapat saling berkoordinasi, termasuk juga dengan Kementerian Kesehatan, Polda Metro Jaya, Direktorat Pam Obvit, bersama perangkat lainnya seperti organisasi kemasyarakatan Gerakan Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) atau Pemuda Pancasila," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu, (11/7/2021).
Dilansir dari ANTARA, Bamsoet menyatakan persetujuan tersebut, dalam Rapat Koordinasi Virtual FKPPI yang dipimpin Ketua Umum FKPPI Ponco Sutowo, di Jakarta, Sabtu (10/7).
Bamsoet mengatakan dengan koordinasi tersebut, halaman Kompleks Majelis bisa difungsikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19.
Langkah itu, menurut dia, agar dapat mengurangi beban rumah sakit yang sudah kelebihan kapasitas, sehingga bisa membantu para saudara sebangsa yang terkena musibah COVID-19.
Bela Negara
Dia menekankan bahwa ketaatan warga masyarakat dalam mematuhi peraturan PPKM Darurat, disiplin menjalankan protokol kesehatan, serta menerima vaksinasi COVID-19, merupakan bagian dari sikap bela negara.
"Tidak hanya melindungi diri sendiri, keluarga serta anggota masyarakat dari serangan COVID-19, tetapi juga turut melindungi kehancuran negara," ujarnya.
Dia mengatakan, khusus untuk membantu Pemerintah mempercepat program vaksinasi COVID-19, FKPPI akan membentuk Gugus Tugas Vaksinasi COVID-19.
Hal itu, menurut dia, karena FKPPI bersama organisasi kemasyarakatan lain pernah sukses menjalankan vaksinasi COVID-19 untuk 3.000 lansia dan pekerja sektor pariwisata, yang dilakukan di Hotel Sultan pada April 2021.
"Melalui gugus tugas, kesuksesan tersebut akan disebarkan hingga ke FKPPI di berbagai daerah. Dengan bergotong royong, Pemerintah bertindak sebagai penyedia vaksin, Gugus Tugas FKPPI akan bekerjasama dengan berbagai stakeholders untuk menyiapkan tenaga kesehatan sekaligus sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti jarum suntik dan tempat pelaksanaan vaksinasi," katanya pula.
