Bukan Cuma Ditunda, DPR Minta Vaksin Berbayar Dibatalkan

| 12 Jul 2021 17:54
Bukan Cuma Ditunda, DPR Minta Vaksin Berbayar Dibatalkan
Vaksinasi (Dok. BPMI)

ERA.id - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi ditundanya pelaksaan vaksinasi COVID-19 berbayar, yang seharusnya digelar di 8 klinik milik PT Kimia Farma Tbk pada hari ini, Senin (12/7/2021).

Dengan begitu, pemerintah bisa mengkalkulasi lagi untung rugi penerapan vaksin berbayar individu tersebut.

"Saya mengapresiasi, itu artinya pemerintah mendengar dan menyahuti suara dan aspirasi masyarakat," kata Saleh melalui keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).

Meski ditunda, Saleh tetap mendesak agar pemerintah membatalkan vaksin berbayar melalui program vaksinasi Gotong Royong Individu. Jika perlu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi direvisi.

Dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 tersebut, pemerintah memperluas cakupan program vaksinasi Gotong Royong yang semula hanya bisa dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum melalui Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, kini diperbolehkan dibeli oleh masyarakat luas.

"Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," kata Saleh.

Walaupun begitu, Saleh mengaku mendukung vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan perusahaan karena tidak membebankan tarif vaksin COVID-19 kepada karyawannya.

Dia juga tetap mendesak pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Sebagaimana target yang disampaikan Presiden Joko Widodo, akhir 2021 ini diharapkan sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 70 persen jumlah penduduk.

"Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, vaksinasi berbayar yang akan digelar oleh Kimia Farma diputuskan ditunda. Seharusnya, vaksinasi berbayar ini dimulai hari ini, Senin (12/7/2021). Alasan penundaan lantaran besarnya animo dan pertanyaan yang masuk.

Rekomendasi