Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan alasan pengadaan multivitamin yang menghabiskan anggaran sebesar Rp2 miliar dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Menurut Indra, pengadaan multivitamin sebanyak 7.856 paket bukan diperuntukkan bagi anggota dewan, melainkan diberikan kepada pegawai yang bekerja di lingkungan DPR RI termasuk petugas kebersihan dan petugas keamanan.
"Itu multivitamin untuk pegawai di lingkungan sekjen terdiri atas ASN 1.308 orang, kemudian pamdal 1.486 orang, kemudian untuk petugas kebersihan dan keamanan 718 orang, jumlahnya 4.344 orang," kata Indra kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/9/2021).
Indra menjelaskan, awalnya paket multivitam itu dianggarkan untuk untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di kompleks parlemen. Apalagi, pada bulan Juli 2021 lalu, banyak pegawai DPR RI yang terpapar Covid-19 sehingga dinilai perlu ada perlindungan lebih kepada pekerja di DPR RI. Dia menegaskan, anggota dewan tidak mendapatkan jatah multivitamin karena sudah ditanggung oleh asuransi.
"Paket vitamin ini rencananya di bulan Juli lalu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan DPR dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggota DPR, karena anggota sudah di-cover oleh asuransi," tegas Indra.
Namun, karena adanya masukan dari publik, Indra memutuskan untuk membatalkan pengadaan multivitamin senilai Rp2 miliar tersebut. Selain itu, dia juga membatalkan pengadaan perangkat penunjang kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp5 miliar. Pihaknya akan melakukan revisi untuk revitalisasi laboratorium darah di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) milik DPR RI.
Terkait sudah adanya pememang tender dalam pengadaan multivitamin, Indra menegaskan akan mengambil segala macam konsekuensi dari keputusan pembatalan tersebut. Termasuk konsekuensi hukum.
"Konsekuensi apapun akan saya ambil sebagai penggunan anggaran, konsekuensi apapun akan saya ambil. Saya nggak ingin muter-miter basa basi, ini vitamin ditiadakan, nanti kita pikirkan lagi," kata Indra.
"Tadi saya sudah memanggil pejabat pembuat komitmen, kepala biro keuangan, kepala biro umum jam 10 tadi plus semua prosesnya kita batalkan," imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menganggarkan Rp2 miliar dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 untuk pengadaan multivitamin.
Hal tersebut terungkap dari laporan yang diunggah di situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR RI yang diakses ERA.id pada Rabu (1/9/2021).
"APBN 2021. Nilai pagu paket Rp2.096.080.000. Nilai HPS (harga perkiraan sendiri) paket RpRp 2.074.950.955," bunyi informasi dari situs LPSE DPR RI.
Sitem pengadaan multivitamin tersebut menggunakan tender cepat harga terendah sistem gugur. Tahapan tender saat ini sudah berstatus selesai dan dimenangkan oleh PT Chemipharma Julien Djonelida degan total harga terkoreksi sebesar Rp1.733.655.000.
Selain pengadaan multivitamin, DPR RI juga menganggarkan pengadaan perangkat penunjang kesehatan dengan nilai pagu paket sebesar Rp 5.492.719.525. Dana untuk pengadaan perangkat penunjang kesehatan tersebut juga bersumber dari APBN 2021.
Saat ini, tender pengadaan perangkat penunjang kesehatan diikuti oleh 22 perserta dan belum ada pemenangnya.
