Tim Editor
ERA.id - Pemerintah tak ingin menunda lagi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di sekolah, terlebih setelah penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan perbaikan yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong PTM terbatas dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan ketat dan prinsip kehati-hatian.
"Situasi penanganan pandemi terus menunjukkan tren perbaikan, khususnya di Jawa dan Bali. Karena itu, pemerintah tidak ingin menunda lagi untuk mempercepat pembukaan proses PTM terbatas di wilayah yang sudah menerapkan PPKM Level 1, 2, dan 3 secara bertahap, tentunya dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (6/9/2021).
Johnny mengatakan, mengatakan bahwa PTM terbatas perlu dipercepat karena pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang berkepanjangan berisiko memberi dampak negatif pada anak.
Menurut Johnny, terdapat tiga alasan utama yang menjadi dasar pelaksanaan PTM terbatas. Pertama, untuk menghindari ancaman putus sekolah.
"PJJ yang tidak optimal membuat anak terpaksa bekerja dan tidak belajar, terutama untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi. Selain itu, apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, banyak orang tua tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar," katanya.
Kedua, menghindari penurunan capaian belajar anak. Pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan PJJ. Perbedaan akses, kualitas materi yang didapatkan peserta didik, juga sarana yang dimiliki, dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak yang memiliki keterbatasan secara sosio-ekonomi.
Ketiga, terdapat risiko psikososial atau kondisi individu mencakup aspek psikis dan sosial pada anak. Risiko ini meliputi peningkatan kekerasan pada anak di rumah, risiko pernikahan dini, dan eksploitasi anak.
"Terutama perempuan, serta kehamilan remaja. Anak juga bisa mengalami perasaan tertekan, karena tidak bermain dan bertemu dengan kawan-kawannya dalam waktu lama," tutur Johnny.
Lebih lanjut, politisi Partai NasDem ini menegaskan, vaksinasi Covid-19 tidak menjadi syarat bagi para peserta didik untuk mengikuti PTM terbatas.
Untuk diketahui, pemerintah mengizinkan PTM terbatas untuk daerah yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1.
"Namun, tentunya pelaksanaan PTM Terbatas harus selalu mengikuti protokol kesehatan, seperti mengenakan masker, serta aturan-aturan lain sesuai daftar periksa yang ada dalam SKB 4 Menteri," pungkasnya.
