Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi meningkatnya kasus Covis-19, khususnya pada anak setelah pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas diizinkan kembali.
Dia mengatakan, PTM terbatas menciptakan sejumlah kasus baru bahkan klaster baru di lingkungan sekolah.
"Berdasarkan data di lapangan, mulai terjadi kasus hingga klaster Covid-19 di beberapa sekolah setelah penerapan PTM terbatas. Pemerintah harus segera lakukan langkah antisipasi agar kasus Covid-19 pada anak tidak terus meningkat," kata Netty dalam keteranganya, Selasa (28/9/2021).
Netty mengatakan, seharusnya pemerintah mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak sebelum memutuskan PTM terbatas dibolehkan. Sejumlah pihak seperti organisasi guru dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah untuk menunda pembelajaran tatap muka.
"Pemerintah seharusnya mempertimbangkan masukan dari organisasi pendidik sebelum memutuskan penerapan PTM. Jangan menutup mata dan telinga dari pertimbangan mereka yang memahami betul kondisi lapangan," kata Netty.
Lebih lanjut, Netty menyoroti masih rendahnya vaksinasi Covid-19 terhadap usai anak masih rendah. Berdasarkan data 23 September 2021, vaksinasi anak usia 12-17 tahun dari target 26 juta, baru 12,79 persen anak menerima dosis pertama dan 8,84 persen dosis kedua.
Selain itu, lanjut Netty, masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar kesiapan belajar.
"Masih banyak sekolah yang belum memenuhi aspek kesiapan PTM, seperti, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan pemetaan warga sekolah. Baru 59 persen sekolah yang mengisi Daftar Periksa Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka,” katanya.
Oleh karenanya, Netty mengingatkan pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan PTM terbatas dan bolehnya anak-anak memasuki mal.
"Antisipasi suasana euforia masyarakat karena turunnya level PPKM di sejumlah daerah. Lakukan upaya maksimal agar tidak membuka ruang bagi munculnya gelombang ketiga. Apalagi varian baru juga sedang mengintai masuk. Jangan buat kebijakan yang membuat kita menuai panen Covid-19," kata Netty.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah kabar mengenai ribuan sekolah menjadi klaster Covid-19 sejak PTM terbatas diizinkan kembali dilakukan. Menurutnya, jumlah sekolah yang menjadi klaster sangat sedikit dibandingkan sekolah yang tidak menjadi klaster.
"Kalau kemarin banyak diskusi atau hoaks klasternya banyak, sebenarnya tidak demikian," kata Budi dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9/2021).
Meski begitu, Budi mengatakan, pemerintah menggunakan strategi baru untuk menghindari timbulnya klaster Covid-19 di sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Salah satunya caranya yaitu melakukan test swab polymerase chain reaction (PCR) ke tenaga pendidik dan murid di sekolah yang melakukan PTM terbatas. Tes Covid-19 akan dilakukan setiap bulan.
Budi mengatakan, tes Covid-19 akan dilakukan di 520 ribu sekolah dengan target 1,7 juta peserta didik per bulannya. Sekolah-sekolah itu adalah sampel untuk mengecek penularan yang terjadi selama PTM berlangsung.
"Ada 520 ribu sekolah, kita lakukan testing sekitar 1,7 juta peserta didik per bulan atau sekitar 30 ribu testing per hari," kata Budi.
