Tim Editor
ERA.id - Beberapa tahun lalu Presiden Jokowi sempat berjanji kalau menteri-menterinya takkan merangkap jabatan. Video lawas itu, kini tersebar kembali.
Omongan di atas lalu menjadi serangan baru untuk Jokowi. Apalagi, Luhut Binsar Panjaitan memegang banyak kementerian.
Menanggapi itu, Humas Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya mengaku kalau sebaiknya Luhut mengembalikan jabatannya, itupun jika ia berkenan.
"Kepada seluruh Menteri Kabinet, mohon taati perintah Presiden @jokowi ini. Bagi yang terlanjur seperti Pak LBP, kiranya berkenan mengembalikan jabatan rangkapnya. Terimakasih," terang Tofa lewat akun Twitter-nya, sembari mengunggah ulang video Jokowi ihwal larangan menteri untuk rangkap jabatan.
Untuk diketahui, bukan Luhut saja yang merangkap jabatan, melainkan Rektor Universitas Indonesia juga. Hal ini pun sempat bikin heboh, karena Jokowi dianggap mempersilakan sang rektor melabrak aturan statuta UI.
Belakangan, demi memuluskan langkah sang rektor yang bernama Prof Ari Kuncoro ini, muncul revisi Statuta UI yang ditandatangani oleh Jokowi sendiri. Untuk apa?
Belakangan desakan publik makin menguat. Ari pun akhirnya 'lempar handuk' dan memilih menjabat rektor saja, ketimbang menjadi Wakil Komisaris Utama di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
Lebih jelasnya, Jokowi pernah bilang, "Tidak boleh rangkap-rangkap jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar," kata Jokowi saat itu, usai dilantik sebagai presiden pada 2014 silam.
Kala itu, ia memang menyeleksi calon menteri yang akan membantunya menjalankan roda pemerintahan di periode 2014-2019. Maksudnya, Jokowi ogah menterinya punya jabatan struktural dalam partai. Itu konteksnya.
Kepada seluruh Menteri Kabinet, mohon taati perintah Presiden @jokowi ini. Bagi yang terlanjur seperti Pak LBP, kiranya berkenan mengembalikan jabatan rangkapnya. Terimakasih. pic.twitter.com/uSkbTjjcVR
— MUSTOFA NAHRAWARDAYA (@TofaTofa_id) October 11, 2021
