Tim Editor
ERA.id - Presiden RI kelima yang juga Ketua Umum PDI Perjungan Megawati Soekarnoputri resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu (13/10).
Jabatan baru tersebut mendapat banyak kiritikan lataran menilai Megawati bukan berasal dari kalangan peneliti atau teknokrat.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai seharusnya kritikan tidak perlu terjadi. Sebabnya, pengangkatan Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN sudah sesuai aturan.
"Pro dan kontra keputusan Presiden Jokowi mengangkat dan melantik Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) seharusnya tidak perlu terjadi," kata Basarah dalam keterangannya, Jumat (15/10/2021).
Basarah mengatakan, bahwa tugas Dewan Pengarah BRIN adalah memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan penelitian di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada Pancasila. Hal itu tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 tahun 2021 tentang BRIN.
Selain itu, pada Pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa secara ex-officio Dewan Pengarah BRIN berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.
"Sehingga dengan demikian, pengangkatan Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN bukan secara pribadi tetapi mewakili lembaga BPIP dan hal itu sudah sesuai dengan konstruksi hukum yang ada dimana Ibu Mega saat ini sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berperan sentral menjaga dan mengarahkan agar Pancasila tetap menjadi sumber dan pedoman riset dan inovasi nasional," papar Basarah.
Basarah menganggap, tidak ada yang salah dari sikap pemerintah jika ingin dunia riset dan inovasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila. Menurutnya, upaya ini penting dilakukan untuk mencegah riset-riset yang tidak selaras dan nilai-nilai Pancasila.
"Apa yang salah jika Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin ingin memastikan bahwa setiap kegiatan riset dan inovasi di Indonesia itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Bagi kami, tak ada salahnya sama sekali kalau pemerintah pusat memilih prinsip itu," kata Basarah.
Sedangkan terkait dengan anggapan bahwa pengangkatan Megawati merupakan transaksi politik, Basarah tegas membatahnya. Dia mengatakan, tudingan tersebut tidak berdasar.
"Jika kemudian dituding bahwa Dewan Pengarah ini adalah bagian dari partisan dan kepentingan praktis partai politik, bagi kami ini sangat tidak berdasar yang tak perlu dibahas lebih lanjut," pungkasnya.
