Refly Harun Sindir Megawati Tidak Lulus S1, Ruhut Sitompul Beri Pesan Menohok: Doktor Tapi Gagal Terus Gak Bisa Kerja..

| 07 Dec 2021 14:17
Refly Harun Sindir Megawati Tidak Lulus S1, Ruhut Sitompul Beri Pesan Menohok: Doktor Tapi Gagal Terus Gak Bisa Kerja..
Megawati Soekarnoputri. (Dok. BPMI)

ERA.id - Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun mendapat balasan menohok dari politikus PDIP Ruhut Sitompul, usai menyindir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak lulus S1.

Lewat akun Twitter pribadinya, Ruhut menyebut bahwa meski bergelar doktor, Refly harun selalu gagal hingga akhirnya dipecat dari jabatan Komisaris Utama di perusahaan BUMN.

"Ha ha ha Dunia lebih tertawa termehek mehek, setelah beberapa kali menjabat Komisaris Utama di perusahaan BUMN Refly H seorang Doktor tapi gagal terusssssss nggak bisa kerja akhirnya dipecat," kata Ruhut. 

Ia bahkan menuding bahwa saat ini Refky Harun sedang merengek-rengek minta diperhatikan.

"Sekarang merengek rengek minta diperhatikan nggak ada malunya MERDEKA," lanjut dia.

Sebelumnya, Refly sempat menyindir Megawati yang bisa menjabat sebagai pimpinan BRIN padahal tidak lulus S1. Ia bahkan menyebut bahwa dunia akan tertawa melihat BRIN dipimpin oleh seseorang yang tak lulus jenjang S1.

"Dia tak punya pengalaman riset sama sekali, bahkan maaf kata juga, lulus S1 pun tidak, walaupun belakangan akhirnya mendapat gelar doktor honoris causa dan profesor," kata Refly, dikutip suara.com.

Untuk diketahui, Megawati resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Rabu (13/10/2021). Namun, jabatan baru itu mendapat banyak mendapat kritik lantaran menilai bahwa Presiden ke-5 RI itu bukan berasal dari kalangan peneliti atau teknokrat.

Menanggapi itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menilai seharusnya kritikan tidak perlu terjadi. Sebab pengangkatan putri Proklamator Soekarno menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN sudah sesuai aturan.

"Pro dan kontra keputusan Presiden Jokowi mengangkat dan melantik Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) seharusnya tidak perlu terjadi," kata Basarah, Jumat (15/10).

Rekomendasi