Tim Editor
ERA.id - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, salah satu alasan pemerintah tak menggratiskan tes polymerase chain reaction (PCR) secara keseluruhan bagi masyarakat, lantaran negara tak memiliki cukup anggaran.
"Memang anggarannya tidak ada di kita pak sekarang, jadi untuk tahun ini agak sulit," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (8/11/2021).
Budi mengatakan, selama ini tes PCR hanya digratiskan bagi masyarakat yang dinyatakan kontak erat dengan pasien Covid-19 maupun suspek yang datang ke Puskesmas.
Sedangkan tes PCR untuk skrining, kata Budi tidak ditanggung oleh negara. Lagipula, menurut epodemiolog testing yang benar memang untuk suspek dan kontak erat saja.
"Kalau skrining itu tidak ditanggung negara. Kalau ditanggung, tidak ada anggarannya," kata Budi.
"Karena memang secara medis juga para epedemiolog selalu bilang testing yang benar adalah testing suspek dan kontak erat yang dilakukan di puskesmas-puskesmas kita," imbuhnya.
Lebih lanjut, Budi mengaku dalam Rapat Terbatas siang tadi sudah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengkaji kembali kebijakan tes PCR untuk keperluan epidemologis.
Namun, testing PCR epidemiologis ini memiliki kelemahan, yaitu masih banyaknya masyarakat yang menjadi kontak erat namun enggan untuk diperiksa. Apalagi jika angka kasus Covid-19 sudah melandai.
"Berbeda dengan kalau ini ada leverage-nya, walau ini bukan basic epidemilogisnya tapi kalau mau dites kan nggak bisa terbang, itu ada leverage-nya. Nah ini yang sedang dibahas, minggu depan kami diminta masukan ke bapak Presiden," pungkasnya.
