Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia tak sepenuhnya salah terkait pernyataannya soal Pemilu 2024.
Menurut Mahfud, Bahlil hanya menyampaikan pandangan di lingkungan pengusaha.
Menurut dia, yang disampaikan Bahlil hanya sebagai aspirasi dari kelompok tertentu dan bukan keputusan pemerintah.
"Sikap Pemerintah sendiri sudah jelas disampaikan baik kepada publik maupun kepada KPU dan DPR. Presiden juga sdh berbicara langsung kpd KPU. Sesuai dgn ketentuan UU, Presiden sdh mengajukan tanggal Pemilu pd pertengahan Mei 2024. DPR dan KPU punya pandangan sendiri. Silahkan saja segera diputuskan," kata Mahfud kepada wartawan pada Selasa (11/1/2022).
"Yg dilontarkan Pak Bahlil tidak salah karena hanya menyembulkan wacana yg memang ada, bukan mengumumkan kebijkan Pemerintah," tambah dia.
Dia pun menegaskan pemerintah tetap tegak lurus dengan agenda konstitusional.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membahas pemilihan presiden (Pilpres) dari sudut pandang pengusaha.
Sebelum itu, ia terlebih dahulu mengaku kalau stabilitas ekonomi dan politik sangat dibutuhkan oleh kalangan pengusaha untuk bisa pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19.
"Seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi," katanya, Senin (10/1/2022).
Hal itu disampaikan Bahlil, saat menjadi narasumber dalam diskusi temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).
Mantan Ketua Umum Hipmi itu mengakui bahwa pemulihan ekonomi bukan hal yang mudah, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan hal positif, ditunjukkan oleh capaian 3,5 persen pada kuartal III 2021.
Walau belum dapat memuaskan publik atas kondisi ekonomi saat ini, Bahlil gembira melihat kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada empat bulan terakhir, yang mencapai 71 persen pada Desember 2021 menurut survei.
"Kami kerja siang malam di kabinet ini dan detail. Bapak Presiden bukan kasih perintah terus melepas. Beliau mengecek sudah sejauh mana, masalahnya apa dan targetnya apa?" katanya.
Dari sisi investasi, menyusul membaiknya persepsi global terhadap Indonesia di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, maka pemerintah harus menjaga hal tersebut.
Salah satunya, dengan menetapkan strategi menjaga stabilitas manajemen COVID-19, stabilitas politik dan bagaimana membangun persepsi positif dari rakyat Indonesia.
Bahlil juga mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027. Menurut dia, hal itu sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha.
"Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur? Alasannya, para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi COVID-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat, akan memberatkan," ujar Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil melihat bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat Pemilu.
Ia juga optimis pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan target investasi tahun 2021 Rp900 triliun akan tercapai, disusul dengan rencana pencapaian target investasi tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun.
