Tim Editor
ERA.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah memutuskan memilih nama Nusantara untuk disematkan sebagai nama ibukota negara baru yang berlokasi di Kalimantan Timur.
Menurut Suharso, sebelumnya ada 80 pilihan nama untuk ibukota negara baru. Nama-nama itu diusulkan jajarannya dan juga ahli sejarah hingga ahli bahasa.
Sejumlah nama yang diusulkan antara lain yaitu Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusajaya, Pertiwipura, Wanapura, Cakrawalaputra, dan Kertanegara.
"Ada sekitar 80-an lebih, tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara, tanpa kata Jaya," kaya Suharso dalam rapat Pansus dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).
Suharso mengatakan, nama ibu kota negara itu tadinya ingin dimasukkan di dalam surat presiden (surpres) RUU IKN yang dikirim pemerintah kepada DPR. Namun kemudian ditahan. Baru setelahnya Presiden Jokowi mengonfirmasi lagi kepada Suharso pada Jumat (14/1).
"Saya baru mendapatkan konfirmasi langsung dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada hari Jumat. Jadi ini sekarang hari Senin, pada hari Jumat lalu," kata Suharso.
Surharso mengungkapkan, alasan Presiden Jokowi memilih nama Nusantara karena dinilai sangat ikonik di mata internasional. Selain itu, juga menggambarkan keberagaman di Indonesia.
"Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," kata Suharso.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah mengantongi nama calon ibukota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur.
Kemungkinan nama ibu kota negara yang sudah dikantongi Jokowi baru akan diumumkan apabila RUU IKN sudah disahkan menjadi undang-undang
"Nanti akan disampaikan di saat-saat akhir. Ya mudah-mudahan nanti saat pengesahan mudah-mudahan nama itu udah ada," ujar Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/1).
