Tim Editor
ERA.id - Kepala BNPT Boy Rafli Amar meminta maaf atas kesalahan diksi saat merilis daftar pondok pesantren yang terafiliasi terorisme.
Hal itu ia sampaikan saat bertemu MUI. Saat itu, Boy menyampaikan dinamika penanggulangan terorisme yang menjadi tugasnya dan mendengar masukan yang disampaikan oleh pimpinan MUI.
Ia menyadari, bahwa penyebutan nama pondok pesantren yang terafiliasi dengan terorisme, telah melahirkan kegaduhan dan stigma terhadap pondok pesantren, meski tidak diniatkan untuk itu.
Karena itu, lanjut dia, BNPT menyampaikan meminta maaf. "Jangan ada lagi menyebut pondok pesantren," ujar Boy.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam pun menyabmut baik ucapa Boy. "Saya secara khusus melihat ada ketulusan dari pak kepala dalam diskusi intensif antara BNPT dengan MUI yang berjalan dari hati ke hati selama dua setengah jam tadi. MUI dan BNPT berada dalam satu barisan dalam penanggulangan terorisme, sesuai dengan wilayah masing-masing," ujar Asrorun Niam, Kamis (3/2/2022) kemarin.
"Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pun menyampaikan permohonan maafnya kepada umat Islam," tambahnya.
Perlu diingat, sebelum meminta maaf, Jusuf Kalla menegur Boy dkk. Ia meminta BNPT untuk tidak menyamaratakan anggapan, bahwa semua pondok pesantren terafiliasi dengan jaringan terorisme.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu meminta BNPT segera bertindak bila menemukan pondok pesantren yang terbukti terpapar paham radikal dan terorisme.
"Ya tentu kalau ada buktinya, silakan (BNPT) ambil tindakan. Jangan kemudian hanya mengeluarkan isu, lalu semua pondok pesantren seperti dicurigai semuanya," kata JK usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Bidakara Jakarta, Senin silam.
Terhadap ratusan pondok pesantren yang diduga terpapar paham radikal dan terorisme, JK meminta BNPT memanggil satu per satu lembaga pendidikan Islam tersebut untuk dilakukan investigasi.
Apabila terdapat bukti kuat terkait dugaan afiliasi paham radikal di pondok pesantren tersebut, JK mengimbau BNPT membuka data itu.
"Ya perlu (terbuka), kalau memang ada bukti (terafiliasi terorisme) itu, tapi harus yakin dan ada buktinya," ujarnya lagi.
