POP Mendikbud Bermasalah, Nadiem Dituding Tak Kuasai Soal Pendidikan

| 24 Jul 2020 10:18
POP Mendikbud Bermasalah, Nadiem Dituding Tak Kuasai Soal Pendidikan
Mendikbud Nadiem Makarim rapat bersama komisi IX DPR (Gabriella/ era.id)

ERA.id -ERA.id - Fraksi PAN DPR mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim. Salah satu penyebabnya, masalah Program Organisasi Penggerak (POP) yang membuat NU dan Muhammadiyah keluar sebagai mitra. Plh. Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay bahkan meminta agar Jokowi mencari pengganti Nadiem dengan sosok yang menguasai persoalan pendidikan.

"Tidak sulit mencari pengganti Nadiem ini. Ada banyak sosok dan tokoh yang jauh lebih menguasai persoalan pendidikan. Gendangnya sekarang ada di presiden. Semua pihak sekarang menunggu kapan gendang tersebut akan ditabuh," ujar Saleh melalui keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020).

Saleh menilai, sejak dilantik sebagai Mendikbud, nyaris tak pernah ada prestasi yang ditorehkan oleh Nadiem. Malahan, kata dia, kebijakan Nadiem sering menimbulkan kontroversi, polemik dan perdebatan.

Baca juga: Sindir Nadiem, Cak Imin: Kalau Tak Libatkan NU dan Muhammadiyah, Kualat!

Teranyar adalah lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi program organisasi penggerak (POP). Selain itu, banyak juga organisasi dan entitas baru yang dinyatakan lolos dalam seleksi program tersebut, seperti Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation.

Ia melanjutkan wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut. 

"Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh," kata Saleh.

Sehingga, kata Salah, tak heran jika Nahdathul Ulama (NU) dan Muhammadiyah keluar dari mitra. Menurutnya, Nadiem dinilai tidak peka sejarah pergerakan ormas di Indonesia. 

"Sikap dan kebijakan Nadiem ini tentu sangat tidak baik. Banyak pihak yang tersinggung. Kebijakan ini pasti tidak sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi. Apalagi selama ini, presiden sangat dekat dengan Muhammadiyah, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain di Indonesia," pungkasnya.

Rekomendasi