Tim Editor
ERA.id - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa geram karena dibohongi oleh Komandan Kompi (Danki) Gome, Papua hingga mengakibatkan tiga prajurit TNI Angkaran Darat (AD) gugur ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Andika pun akan menindak tegas anak buahnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mendukung Andika. Menurutnya, dalam hukum militer seorang perwira atau komandan sah-sah saja diseret ke Pengadilan Militer untuk dimintai pertanggungjawabannya, tapi tentu harus melalui proses hukum.
"Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi Satuan Satuan Pendidikan agar benar-benar melatih Prajurit yang akan ditugaskan (Latihan Pra Tugas), terutama dalam menggembleng mental dan ketrampilannya," kata Hasanuddin kepada wartawan, Senin (21/3/2022).
Purnawirawan TNI itu kemudian menegaskan bahwa menegaskan peran Komandan Kompi dan Komandan Peleton sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan tugas.
Hasanuddin menilai, penempatan satuan di tempat yang kurang strategis sangat berbahaya bagi pasukan karena rawan untuk disergap musuh.
"Peran komandan bawahan terutama Komandan Kompi (Danki) dan Komandan Peleton (Danton) dalam menghadapi pertempuran dengan tehnik gerilya itu sangat menentukan keberhasilan tugas," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa meradang mengetahui dirinya dibohongi oleh anak buahanya. Hal ini kemudian mengakibatkan tiga prajurit TNI Angkatan Darat meninggal dunia.
Kebohongan itu terbongkar setelah adanya investigasi laporan kronoligis yang dilaporkan oleh Komandan Kompi (Danki) terkait peristiwa penyerangan Kdi Pos Koramil Gome Satgas Kodim YR 408/Sbh, Papua, pada Januari 2022 lalu.
"Ternyata, hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan yang dilaporkan, dan yang terjadi sebenarnya ini disembunyikan oleh si Danki dari komandan Batalyon," ujar Andika dikutip dari video YouTube Andika Perkasa pada Senin (21/3/2022).
Andika mengatakan, memang betul para prajurit yang gugur itu memang ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Namun, Danki juga berperan dalam kematian para prajurit lantaran tidak memperhitungkan lokasi gelar pasukan.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengungkapkan, komandan kompi tersebut juga sengaja memilih gelar pasukan hanya untuk mendapatkan tambahan uang dan tidak memikirkan keselamatan prajurit.
"Maksudnya, pertimbangan pendek sekali, hanya soal 'oh kita dapat uang tambahan untuk pengamanan'. Di situ, dikorbankan semua," kata Andika.
Atas dasar itu, Andika meminta Danki diproses hukum. Hal ini sekaligus menjadi pembelajaran bersama.
"Jadi saya ingin ada proses hukum terhadap Danpos ini atau komandan kompi. Dituntaskan supaya jadi pembelajaran juga," tegasnya.
