ERA.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, akan menerbitkan surat edaran (SE) kepada pemerintah daerah (pemda) untuk membantu merenovasi atau menyiapkan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
Hal ini sekaligus menindaklanjuti keluhan KPU Pusat sekaligus untuk menekan anggaran Pemilu 2024.
"Kami akan sampaikan kepada Pemda. Mungkin akan saya keluarkan surat edaran nantinya membantu persiapan renovasi atau mempersiapkan kantor KPUD dan Bawaslu (daerah)," kata Tito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama penyelenggara Pemilu dan Komisi II DPR RI, Rabu (13/4/2022).
Namun, dia tak berani menjanjikan dapat memenuhi bantuan tersebut atau tidak. Sebab, Pemda memiliki kewenangan otonomi atas daerahnya untuk tidak menjalankan SE dari pemerintah pusat.
"Kami juga sering memberikan SE kepada kepala daerah karena alasan otonomi daerah, ada juga yang melaksanakan, ada juga yang enggak," kata Tito.
Terkait dengan anggaran Pemilu 2024, Tito mendorong agar KPU fokus menggunakan dana yang ada untuk keperluan pemilihan atau elektoral. Di luar dari itu, seperti infrastruktur maupun APD dapat disusun oleh pemda setempat.
Mantan Kapolri itu meyakini, jika anggaran Pemilu 2024 hanya difokuskan untuk elektoral maka biayanya bisa ditekan.
"Sehingga masih bisa masuk enggak kira-kira (anggaran Pemilu 2024) karena ini penting untuk kita perencanaan untuk 2023-2024," kata Tito.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari meminta pemerintah membantu menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut, sehingga anggaran Pemilu 2024 bisa ditekan. Dengan begitu, KPU fokus menyusun anggaran aspek elektoral.
Adapun masalah yang dimaksud antara lain yaitu perbaikan infrastruktur hingga pengadaan APD.
"Kami memohon, sebaiknya kami konsentrasi kepada anggaran yang aspek elektoral saja," kata Hasyim.