Tim Editor
ERA.id - Pemerintah meminta penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menghitung secara rinci anggaran Pemilu 2024. Sehingga, pesta demokrasi lima tahunan itu dapat berjalan dengan lancar.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap anggaran yang ada nantinya untuk Pemilu 2024 digunakan seefisien mungkin.
"Efisien ini sangat penting, artinya dengan sumber daya anggaran seminimal mungkin bisa mencapai target yaitu pemilu yang lancar dan aman. Jadi tolong dihitung betul," kata Tito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama penyelenggara Pemilu dan Komisi II DPR RI, Rabu (13/4/2022).
Persoalan anggaran Pemilu 2024, kata Tito juga sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024 di Istana Negara Bogor, Jawa Barat pada Minggu (10/4).
Menurut Tito, dalam rapat tersebut Jokowi menyoroti peningkatan anggaran yang cukup signifikan dalam beberapa periode Pemilu. Contohnya, untuk Pemilu 2024 total anggaran yang diminta KPU dan Bawaslu mencapai Rp103-108 triliun.
"Ini berbeda jomplang dengan (Pemilu) 2014 dan 2019," ungkap dia.
Selain itu, Tito juga menyinggung kondisi perekonomian nasional yang masih belum pulih dari pandemi Covid-19. Menurutnya, masih banyak kebutuhan yang harus dibiayai oleh pemerintah, termasuk persoalan biaya pemekaran pemerintahan daerah di Pulau Papua.
Tito bilang, amanat Undang-Undang (UU) Nomor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua itu membutuhkan biaya yang sangat besar.
"Dan juga banyak program-program strategis nasional dan juga program-program di daerah yang belum terselesaikan dan juga membutuhkan biaya. Belum lagi nanti ada pemekeran di Papua misalnya, ini memerlukan biaya," kata Tito.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 diperkirakan mencapai Rp110,4 triliun. Rinciannya untuk KPU sebesar Rp76,6 triliun dan Bawaslu sebanyak Rp33,8 triliun.
"Ini saya minta didetilkan lagi dihitung lagi dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," kata Jokowi, Minggu (10/4).
