Tim Editor
ERA.id - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Bambang Wuryanto mengungkapkan, anggota dewan dari fraksinya yang belakangan menjadi sorotan lantaran ketahuan menonton video porno saat rapat vaksin di Komisi IX DPR RI, sempat menangis saat memberikan klarifikasi.
Adapun anggota dewan tersebut adalah penyanyi lawas Harvey Malaihollo. Dia merupakan anggota dewan pengganti antar waktu (PAW) yang baru dilantik pada Januari 2022 lalu.
"Dia (Harvey) terisak-isak menangis," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Menurut Bambang, wajar saja Harvey menangis. Sebab yang bersangkutan merasa bersalah telah membuat malu banyak pihak, termasuk keluarga dan fraksi serta partai.
"Dia merasa sangat bersalah karena membuat fraksi khususnya, partai pada umumnya. Merasa dia melakukan tindakan yang membuat dia malu. Memalukan dirinya, memalukan keluarganya, memalukan fraksi, memalukan partai," kata Bambang.
Bambang bilang, Harvey juga sudah menceritakan kronologi kejadian. Disebutkan bahwa Harvey menerima sebuah pesan WhatsApp berupa video. Tak sengaja video tersebut dibuka yang bermuatan konten porno.
Mendengar penjelasan itu, Bambang menilai bahwa Harvey tengah dijebak. Apalagi, Harvey belum lama dilantik sebagai anggota dewan.
"Karena subject kita ini (Harvey) menagis saya berabstraksi mungkin ini dijebak loh," kata Bambang.
Terkait dugaan kasus tersebut, Bambang menegaskan bahwa partainya tidak akan memberikan sanksi apapun kepada Harvey. Menurutnya, perbuatan itu sangat manusiawi dan tidak disengaja.
Namun, Fraksi PDIP tetap menyerahkan kasus tersebut kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Jika MKD memeberikan sanksi, maka Fraksi PDIP akan mematuhinya.
"Dia nggak sadar membuka, kan apakah karena seperti ini kemudian diberi sanksi, kalo fraksi sudah jelas tidak akan memberikan sanksi. Kita harus jujur lah. Mari kita melihat diri sendiri, pernah gak kita berbuat mirip seperti itu," kata Bambang.
"Misalnya itu perbuatan memalukan kita ngomong jujur siapa yang dirugikan? Tapi kalau itu etika, maka biarlah MKD memberikan. Mahkamah kehormatan dewan itu adalah ranah etik," pungkasnya.
