Tim Editor
ERA.id - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun drastis berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia periode April 2022.
Salah satu penyebabnya yaitu isu kelangkaan minyak goreng. Menanggapi hasil survei tersebut, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menilai, isu minyak goreng beberapa waktu belakangan ini memang mempengaruhi persepsi publik terhadap kepuasan kinerja pemerintah.
Sehingga wajar saja jika terjadi penurunan tingkat kepuasan."Yang paling gamblang tentu isu seputar minyak goreng yang sudah berjalan beberapa bulan ini.
Ini pasti mempengaruhi persepsi publik terkait kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah," kata Willy kepada wartawan dikutip Kamis (28/4/2022).
"Apalagi yang paling merasakannya adalah kelas bawah. Wajar jika tingkat kepuasan menurun," imbuhnya.
Selain isu minyak goreng, Willy menyebut sejumlah isu lainnya juga mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Di antaranya yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Itu sedikit banyak saya kira ini turut berpengaruh juga terhadap persepsi publik," kata Willy.
Meski tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah terjun bebas, Willy mengatakan bahwa Presiden Jokowi sedang berusaha keras menaikan kepercayaan publik dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjawab isu-isu negatif yang bermunculan.
"Saya melihat pemerintah berusaha keras dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik dengan beberapa program yang diluncurkan," kata Willy.
Kenaikan sejumlah bahan pokok dan BBM harus dijadikan pekerjan rumah yang harus segera ditemukan jalan keluarnya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengatakan, butuh formulasi yang bagus dari pemerintah untuk mendukung kerja keras mengembalikan kepercayaan publik.
Misalnya, pemerintah harus mampu menjaga daya beli masyarakat hingga menjaga angka kemiskinan dan pengangguran tidak naik.
Willy meyakini, Presiden Jokowi beserta jajaran menterinya mampu menjawab permasalahan tersebut.
"Untuk itu sebenarnya pemerintah kita sudah terbiasa membangun formulasi kebijakan yang tetap membuat semaunya tetap terjaga," kata Willy.
Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia merilis survei terbaru terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
Hasilnya, tren tingkat kepuasan publik menurun.
Direktur Eksekutif Indiktor Politik IndonesiaBurhanuddin Muhtadi mengatakan, pada April 2022 kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi hanya 59,9 persen.
Jumlah ini menurun jika dibandingan pada Januari 2022 yang mencapai 75,3 persen dan Februari 2022 sebanyak 71,7 persen.
"Yang puas atau sangat puas, kalau kita total 59,9 persen, yang kurang puas 38,6 persen. Jadi lebih banyak yang puas, tapi trennya memang ada penurunan," kata Burhanuddin dalam rilis survei secara daring, Selasa (26/4/2022).
Dari hasil survei Indikator, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan kinerja Jokowi dinilai kurang memuaskan. Alasan yang paling banyak dijawab responden adalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat sebanyak 38,9 persen.
Kemudian disusul dengan alasan kurang berpihak kepada rakyat kecil sebesar 9,7 persen, lalu pemberian bantuan tidak merata atau tidak tepat sasaran 8 persen.
Namun menurut Burhanuddin, ada dua hal yang menjadi momentum turunnya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi. Keduanya itu menyangkut isu minyak goreng.
"Ada dua peristiwa besar. Satu, presiden menyetop ekspor minyak goreng. Nah kedua, langkah Jaksa Agung untuk menetapkan tersangka mereka yang disebut sebagai mafia minyak goreng," kata Burhanuddin.
"Jadi minyak goreng jangan underestimate ya. Minyak goreng memang terkesan sederhana, tetapi efeknya luar biasa," ucapnya.
