Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo kembali menambahkan tugas untuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Kali ini, Luhut diminta untuk mengurusi minyak goreng di Pulau Jawa dan Bali.
Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi membenarkan hal tersebut. Namun, dia menjelaskan bahwa tugas Luhut hanya sebatas membantu mengawasi ketersedian dan distribusi minyak goreng saja.
"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali," kata Jodi melalui keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).
Jodi mengatakan, terkait urusan minyak goreng ini, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tetap menjadi leading koordinatornya. Namun, tetap harus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.
Adapun kementerian dan lembaga terkait yang dimaksud yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan. Sementara untuk pengawasannya akan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung.
"Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah harus saling berkoordinasi, dengan Kemenkoekon sebagai lead koordinatornya, dan melibatkan K/L teknis," kata Jodi.
Jodi bilang, Luhut akan mengawasi secara ketat pasca Presiden Jokowi usai mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO).
Pemerintah, kata Jodi, akan menggunakan aplikasi digital untuk menjalankan kebijakan tersebut.
"Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin," kata Jodi.
Sebelumnya, pemerintah telah mencabut larangan ekspor CPO atau crude palm oil. Kebijakan ini mempertimbangkan harga minyak goreng curah yang telah menurun serta menimbang nasib 17 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor kelapa sawit.
