Tim Editor
Selang beberapa hari setelah Peristiwa G30SPKI, seperti dikutip socio-politica.com, organisasi mahasiswa seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Sekretariat Organisasi Mahasiswa Lokal (Somal), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendesak Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) sebagai wadah himpunan organisasi mahasiswa ekstra universitas era Orde Lama untuk segera mengadakan kongres.
Namun desakan itu ditolak oleh organisasi mahasiswa ideologi progresif (yang dicap 'kekirian') Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang pada saat itu dipimpin oleh Bambang Kusnohadi. Alasan mereka adalah masih menunggu solusi politik dari Presiden Sukarno pascatragedi pembantaian para jenderal itu. Selain GMNI, organisasi yang dicap 'kiri' adalah Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), GMNI Ali-Surachman (GMNI Asu), dan Gerakan Mahasiswa Indonesia (Germindo).
Akibat penolakan itu, organisasi pengusul kongres, termasuk Somal, mengancam akan menyelenggarakan sendiri kongres bila pemimpin PPMI tidak mau melaksanakannya. Mendapat ancaman, pimpinan PPMI melaporkan hal itu kepada Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) atau Mendikbud di era sekarang yakni Dr Sjarif Thajeb.
Ketika mengadu kepada Sjarif, mereka mengompori bahwa Somal berencana membuat huru-hara dalam kongres pada saat berlangsung nanti. Mendengar hal itu, Sjarif memanggil pimpinan Somal dan meminta mereka jangan dulu menggelar kongres.
Setelah itu, Sjarif menyarankan pertemuan antara seluruh organisasi mahasiswa pada hari ini 25 Oktober 54 tahun lalu (1965). Pada hari ini para pemimpin organisasi mahasiswa menyepakati membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).
Namun pertemuan itu tak dihadiri CGMI, Germindo, dan Perhimi serta organisasi haluan kiri lainnya. Hanya GMNI yang hadir dan berhadapan dengan organisasi-organisasi pengusul Kongres. Tapi GMNI sendiri akhirnya menyatakan tidak bersedia ikut duduk dalam Presidium KAMI, bahkan tidak ikut bergabung sama sekali dengan KAMI.
Bersatu melawan PKI
Setelah secara resmi terbentuk, organisasi baru ini menguat dengan cepat. Konon hal itu karena KAMI disokong oleh Angkatan Darat, Pemuda Ansor dari Nahdlatul Ulama (NU), hingga para mantan anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI).
Kemunculan KAMI menjadi trigger wadah perhimpunan para kaum intelektual yang tumbuh bak lumut di musim hujan. Pada era itu muncul Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan lain-lain.
Rombongan KAMI ini pun segera menjalankan misinya dengan menggelar rangkaian aksi demonstrasi menentang reshuffle kabinet yang diisi para simpatisan PKI. Mahasiswa pun melawan keputusan Soekarno. Mahasiswa mengelurkan tiga tuntutan dan tersohor dengan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yakni (1) Bubarkan PKI; (2) Rombak/bubarkan Kabinet Dwikora; dan (3) Turunkan harga kebutuhan pokok.
Seperti dijelaskan Victor M.Fic dalam Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi (2005) gerakan yang melibatkan puluhan ribu orang ini mulai tak terkendali. Mereka memobilisasi massa dengan jumlah amat besar. Memaksa para pekerja untuk mogok, hingga mengempesi ban-ban angkutan umum.
Mereka juga sukses membakar Kantor Pusat PKI. Sampai puncaknya pada 24 Februari 1966 ketika menggelar aksi unjuk rasa di depan istana negara, yang berujung bentrok dengan Resimen Cakrabirawa, dan menelan korban jiwa, yakni Arif Rahman Hakim. Ia tercatat sebagai martir pertama dari kalangan mahasiswa yang meregang nyawa di tengah aksi demonstrasi.
Jatuhnya korban jiwa dari kalangan mereka malah membakar semangat para mahasiswa. Demo besar-besaran terus digelar KAMI karena protes terhadap reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Sukarno pada 21 Februari 1966 dan masih melibatkan orang-orang PKI di pemerintahan. Mereka juga menolak sistem Demokrasi Terpimpin yang diusulkan oleh PKI.
Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura akhirnya diikuti keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno, yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
Akhirnya pada 25 Februari 1966, KAMI dibubarkan oleh pemerintah. Meski berumur singkat, KAMI dinilai menjadi rangkaian penting dalam rangka mengganyang PKI yang tak lama setelah itu berhasil dibubarkan.
