Sejarah Pajak Sepeda 'Peneng' di Indonesia

Tim Editor

    Ilustrasi (Dok. MTI)

    Jakarta, era.id - Isu pemungutan pajak sepeda oleh pemerintah memicu penolakan dari warga. Apalagi, saat ini para warga tengah menggandrungi bersepeda sebagai gaya hidup di era kenormalan baru (new normal).

    Tren bersepeda tengah naik daun di masa pandemi ini. Minat bersepeda meningkat, terutama di kota-kota besar saat penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB). Tren bersepeda menjadi budaya baru masyarakat perkotaan di Indonesia. Di Jakarta meningkat hingga 10 kali lipat. Survei oleh Institute for Transportation and Development (ITDP) menyebutkan, jumlah warga yang bersepeda meningkat 1.000 persen saat PSBB di Jakarta dibanding bulan Oktober 2019. 

    Hal serupa juga terjadi di sejumlah kota lainnya, seperti Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Bandung, Surabaya. Tren penjualan sepeda juga turut meningkat dan pembeli harus antri untuk mendapatkannya. Industri sepeda turut menggeliat, urung melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno bilang saat ini adalah momen bagi kepala daerah untuk menggalakkan sepeda sebagai alat transportasi. "Momen ini tak akan terulang lagi nampaknya," ujarnya kepada era.id, Senin (6/7/2020).

    Djoko mengungkapkan, pajak sepeda pernah dikenakan kepada setiap unit sepeda yang wara-wiri di jalan. Pajak sepeda yang dulu disebut peneng (penning) ini mulai ditarik oleh pemerintah kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan berlanjut hingga tahun 1970-an.

    "Ketika saya masih SD hingga SMP di Pangkalpinang, peneng namanya," ujarnya.


    Tanda Bayar Penning (Dok. MTI)

    Peneng yang dibayar para pemiliki sepeda pada tahun 1970-an berkisar antara Rp30-Rp50 per unit. Alasan pengenaan pajak sepeda kata Djoko, karena saat itu sepeda digunakan untuk alat transportasi layaknya mobil dan sepeda motor.

    Soal isu pengenan pajak sepeda, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia ini tak setuju, harusnya 'demam' sepeda yang terjadi saat ini bisa menjadi momen menjadikan sepeda sebagai aktivitas keseharian warga.

    "Pemerintah pusat mestinya memberi peluang untuk adanya kredit pembelian sepeda, jangan hanya kredit untuk kendaraan bermotor," katanya. 


    Tanda Lunas Pajak Sepeda di Surabaya (Dok. MTI)

    Selanjutnya kita bisa menanti siapa saja kepala daerah yang peduli untuk membangun infrastruktur sepeda di daerah, sehingga sepeda menjadi salah satu alat transportasi dan gaya hidup keseharian warga. 

    Sementara itu, Kementerian Perhubungan sudah membantah isu pajak sepeda. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, menegaskan pihaknya memang tengah menggodok aturan mengenai sepeda. Tujuannya guna memberikan aspek keamanan pada pengguna sepeda, bukan terkait pengenaan pajak.

    "Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda (sepeda kena pajak). Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat," jelas Adita dalam keterangannya, Rabu (1/7).
     

    Tag: balap sepeda downhill sejarah

    Bagikan :