Tim Editor
ERA.id - Meningkatnya angka kehamilan pada masa Pandemi merupakan sisi problematika yang dapat menjadi permasalahan pada lonjakan angka penduduk yang tidak terkendali. Adanya penurunan cukup drastis dalam penggunaan kontrasepsi selama pandemi COVID-19 mengakibatkan peningkatan jumlah kehamilan tidak direncanakan sebesar 17.5 persen pada skala nasional.
Dr (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) selaku Kepala BKKBN menegaskan, peningkatan angka kehamilan sebesar 17.5% bukan angka yang kecil. Angka ini berarti untuk setiap 100 kehamilan, ada 17 kehamilan yang tidak direncanakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kurangnya akses Pasangan Usia Subur terhadap pelayanan kontrasepsi.
"Berbagai penyebab seperti kekhawatiran akseptor KB untuk menggunakan fasilitas kesehatan, adanya provider yang tidak membuka layanan, ataupun terhambatnya menuju tempat pelayanan karena Pembatasan Sosial Berskala Besar menjadi faktor-faktor yang membuat Pasangan Usia Subur tidak memiliki akses untuk mendapatkan kontrasepsi," kata dr. Hasto Wardoyo dalam siaran pers yang diterima Era.id.
Padahal, pelayanan kontrasepsi harus terus dilakukan untuk memenuhi tujuan perencanaan keluarga yaitu menunda kehamilan, menjaga jarak antar kelahiran, dan mengakhiri kesuburan. Adanya kebutuhan digitalisasi terhadap pelayanan kontrasepsi kepada Pasangan Usia Subur di masa pandemi COVID-19 ini ditanggapi dengan baik oleh KlikDokter dan BKKBN dengan meluncurkan aplikasi KLIKKB.
Bonny Anom selaku Deputy CEO KlikDokter menegaskan, KlikDokter sebagai mitra kesehatan pemerintah ingin selalu mendukung penuh kebutuhan komunikasi informasi dan edukasi kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Terlebih di era pandemi ini, ketika pelayanan kesehatan membutuhkan digitalisasi secara cepat, kami ingin berperan serta aktif.
"Dengan adanya aplikasi ini diharapkan akan mendekatkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi kepada masyarakat Indonesia. Pemakaian teknologi saat ini menjadi kunci penting terhadap penyesuaian perubahan zaman yang serba cepat dan dinamis, termasuk dalam pelayanan kontrasepsi. Harapannya, dengan adanya aplikasi ini, tujuan akhir membentuk keluarga aman, tenteram dan mandiri dapat bisa tercapai melalui perencanaan keluarga," jelasnya.
Aplikasi KLIKKB, akan menghubungkan secara langsung antara akseptor KB dengan bidan dan memungkinkan akseptor mendapatkan informasi secara interaktif atau konseling dalam aplikasi ini.
“Dalam aplikasi ini tersedia layanan live chat dengan provider, informasi tempat pelayanan KB, alarm pengingat baik bagi provider maupun akseptor untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi ulangan. Sebelum mendapatkan pelayanan, peserta KB dapat membuat janji terlebih dahulu sehingga meminimalisir waktu tunggu. Upaya ini juga diharapkan membantu akseptor dalam mendapatkan alarm pengingat saat meminum pil KB setiap harinya,” ungkap Mia Argianti, Head of B2B KlikDokter.
Hal ini dilakukan untuk menghindari Drop Out atau putus pakai kontrasepsi yang persentasenya masih cukup tinggi khususnya pada kontrasepsi jangka pendek. “Selama 3 bulan terakhir saja, angkanya mencapai 10% dari 36 juta pasangan usia subur yang putus kontrasepsi,” jelas dr. Hasto Wardoyo.
“Aplikasi ini juga diharapkan dapat membantu Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam hal mengetahui kebutuhan Pasangan Usia Subur terhadap jenis kontrasepsi sehingga dapat menjadi masukan bagi kebijakan program. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dapat dipantau sehingga mencegah terjadinya stock out di fasilitas pelayanan kesehatan,” ungkap Mia Argianti, Head of B2B KlikDokter.
Harapan di masa depan oleh KlikDokter dan BKKBN adalah untuk dapat mengembangkan KLIKKB secara kontinu dan bertahap melalui fase-fase yang telah ditentukan dan dengan penyesuaian terhadap jumlah tenaga kesehatan dan kapasitas sesuai fase tersebut.
“Saat ini tenaga kesehatan yang dilibatkan sebagai pemberi layanan adalah bidan sebanyak 2.000 yang tersebar di seluruh Indonesia dan bidan konselor yang akan bertugas memberikan konsultasi melalui KLIKKB. Kemudian sebanyak 2000 bidan sedang dipersiapkan untuk wilayah Jawa dan Bali. Sosialisasi yang dilakukan pun secara bertahap, tahap pertama disosialisasikan di 7 provinsi, tahap kedua 12 provinsi dan tahap ketiga 15 provinsi,” tutup dr. Hasto Wardoyo.
