Tim Editor
ERA.id - Presiden AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa menyuarakan dukungannya terhadap mosi Asosiasi Sepak Bola Palestina menjelang kongres FIFA, Jumat (17/5/2024). AFC akan mendukung sepak bola Palestina untuk mengadopsi sanksi segera terhadap tim-tim Israel.
“AFC hanya sekuat anggotanya dan ketika salah satu menderita, semua anggota lainnya terkena dampaknya,” kata Sheikh Salman kepada para delegasi, dikutip AFP, Kamis (16/5/2024).
“AFC berdiri bersama dengan FA Palestina, dan kami bergabung dengan mereka dalam mencari solusi efektif terkait sepak bola terhadap keluhan yang diajukan oleh FA Palestina dalam proposal mereka," tambahnya.
Proposal tersebut telah dikirim oleh Palestina ke FIFA pada 11 Maret dan akan dibahas dalam pertemuan tahunan badan tersebut setelah ditambahkan ke dalam agenda dengan dukungan dari federasi Aljazair, Yordania, Suriah dan Yaman.
Delegasi AFC mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang para korban perang Israel-Gaza dan diperlihatkan video yang diproduksi oleh Asosiasi Palestina yang menyoroti kehancuran yang disebabkan oleh pasukan Israel.
“Adalah tugas kami untuk mendukung Asosiasi Sepak Bola Palestina untuk mencapai resolusi yang cepat dan efektif sesuai dengan aturan, regulasi, dan statuta AFC dan FIFA," katanya.
Presiden FIFA Gianni Infantino menyinggung masalah ini dalam sambutannya kepada para delegasi saat ia menyerukan persatuan dalam upaya menangani masalah baik di dalam maupun di luar olahraga.
“Kami semua menderita atas apa yang terjadi di Palestina. Kami berdoa untuk para ibu yang kehilangan anak-anak mereka dan kami berdoa untuk para ibu yang kehilangan anak-anak mereka di mana pun di dunia,” katanya.
“Sepak bola hanya bisa berbuat sedikit karena untuk mengubah situasi tragis di mana pun di dunia, yang bisa kita lakukan hanyalah menunjukkan persatuan karena sepak bola adalah yang menyatukan semua orang," sambungnya.
Langkah ini dilakukan ketika para delegasi menyetujui mosi untuk menghapus batasan masa jabatan presiden dan anggota komite eksekutif badan tersebut.
Hanya Australia dan Yordania yang memberikan suara menentang usulan penghapusan pembatasan tersebut, yang membatasi masa jabatan para pejabat selama tiga masa jabatan dan empat tahun jabatan mereka.
