Kenapa Gempa Lombok Tak Dinaikkan Jadi Bencana Nasional?

Tim Editor

Bangunan masjid yang runtuh akibat gempa Lombok. (Foto: setkab.go.id)

Jakarta, era.id - Mungkin banyak yang berpikir kenapa gempa yang mengguncang lombok selama beberapa waktu belakangan ini, tak lantas dinaikkan statusnya sebagai bencana nasional oleh Pemerintah Indonesia. Padahal, dampak dari gempa tersebut menimbulkan kerugian yang cukup besar lho.

Jangan buru-buru berpikir buruk, Sekretaris Kabinet Pramono Anung bilang, status gempa di Lombok dan sekitarnya tidak akan dinaikkan menjadi bencana nasional, namun penanganannya akan diintensifkan. Alasannya, supaya tidak salah persepsi, jika menyatakan bencana nasional berarti bencana itu adalah seluruh nasional Indonesia dan menjadikan travel warning negara-negara lain.

"Bukan hanya ke Lombok tapi bisa ke Bali, dampaknya luar biasa yang biasanya tidak diketahui oleh publik. Maka penanganannya seperti bencana nasional," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (20/8/2018).

Gempa bumi beruntun mengguncang Lombok sejak tiga pekan lalu dengan kekuatan yang cukup besar. Terakhir gempa bumi kembali terjadi dengan kekuatan 6,9 SR pada Minggu (19/8) pukul 19.56 WIB, menimbulkan guncangan keras di Lombok Timur dan Lombok Utara dengan intensitas VI-VII MMI (kuat).


Evakuasi wisatawan mancanegara (Foto: Twitter/@Sutopo)

"Kalau Inpres kan Instruksi Presiden kepada seluruh menteri dan jajaran ke bawah. Itu jauh lebih efektif dan kita punya pengalaman kebetulan pada saat gempa di Pidie, Aceh itu kan penanganannya jauh lebih cepat. Inpres itu memberikan mandat kewenangan kepada Menteri PUPR, BNPB (Badan Nasional untuk melakukan penanganan itu. Pelaksanaan di lapangan melibatkan TNI/Polri supaya ada kaki di bawah itu. Jadi supaya tidak salah karena begitu bencana nasional dampaknya luar biasa," jelas Pramono.

Pramono mengatakan Inpres itu masih dalam tahap finalisasi. Hari ini rencananya proses finalisasi akan dilakukan. Ia berharap, besok Selasa (21/8) naik ke Presiden. "Penanganannya persis dengan penanganan bencana nasional, tapi kalau status itu harus ada kajian mendalam karena begitu dinyatakan bencana nasional maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak," tutur Pramono.

Menteri PUPR dan BNPB dibantu dengan TNI Polri agar segera menangani kerusakan termasuk membangun sekolah, rumah ibadah, mengganti rumah rumah terdampak dengan pembagian ringan, sedang, dan berat sehingga penanganannya seperti bencana nasional.

"Dana taktis dari BNPB, menteri keuangan, tapi yang pasti dana taktisnya mencukupi. Kerusakan rumah itu akan diganti range-nya Rp10juta, Rp25 juta, Rp50 juta. Sudah ada pendataan sementara tapi karena ada tambahan gempa dan sebagainya maka pasti bertambah," ungkap Pramono.

Menurut Pramono, bantuan dari beberapa negara sahabat juga sudah mengalir, tetapi memang ketika pihak asing menawarkan secara langsung kepada korban terdampak perlu ada keterlibatan negara.


Proses evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan masjid. (Foto: Istimewa)

Sementara, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan bilang bahwa inpres tersebut juga ditujukan agar tidak menimbulkan kepanikan dan travel warning dari negara-negara lain.

"Kalau pakai terminologi bencana nasional nanti travel warning, kan jadi repot. Tapi kalau standar penanganannya sudah sama semua. Pengalaman kita waktu di Bali begitu kita mengatakan bencana nasional, langsung (wisatawan) lari. Padahal treatment-nya sama saja," ujar Luhut.

Presiden Jokowi sendiri sudah mengunjungi daerah tertimpa gempa di Lombok pada 13-14 Agustus 2018 lalu. Jokowi antara lain meninjau bangunan RSUD Tanjung dan Pasar Tanjung, posko pengungsian di halaman Polsek Pemenang, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Tag: gempa jokowi

Bagikan: