Tim Editor
Menindaklanjuti hal tersebut, Fadel bersama anggota Fraksi Partai Golkar menggelar rapat di ruang Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR untuk menolak penunjukkan Novanto yang melalui surat tersebut.
"Kami kader-kader Golkar yang ada di fraksi Partai Golkar di DPR tidak setuju dengan kesewenang-wenangan daripada beberapa orang atau kelompok untuk mengadakan pergantian pimpinan DPR dalam waktu yang singkat," kata Fadel di ruang BURT DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Menurut Fadel, Novanto telah mengkooptasi mekanisme yang ada di legislatif. Keputusan Novanto tersebut dinilai sepihak karena tidak melibatkan kader Partai Golkar yang ada di parlemen dalam pembahasan pergantian Ketua DPR.
Meskipun, kata Fadel, pergantian ketua DPR karena kondisi Novanto yang tersandung kasus hukum merupakan wewenang Golkar.
"Apabila ada pergantian pimpinan di lembaga tinggi negara akan dibicarakan kepada anggota-anggota," katanya.
Ketidaksetujuan Fadel ini juga terkait dengan ketidakpedulian Novanto akan kader Partai Golkar lainnya. Dia menganggap Novanto menyalahi aturan internal partai dengan tidak melibatkan DPP dalam pembahasan dan penunjukan Azis.
"Hal ini sudah kami dengar juga dari beberapa teman di DPP. Saya saja di dewan pembina bersama Pak Ical tidak diundang dalam rapat, padahal dalam AD ART itu, dan pada waktu pertemuan DPP dengan dewan pembina Pak Idrus dengan Pak Ical, kami ikut," terangnya.
Fadel mengungkapkan, lebih dari setengah jumlah Anggota Fraksi Partai Golkar hadir dalam rapat BURT dan telah menandatangani penolakan Azis sebagai Ketua DPR.
"Sudah lebih dari setengah, kita kan 91 orang, ada yang berhalangan 6 orang," akunya.
Secara tegas, Fadel menolak instruksi Novanto yang mengajukan Azis sebagai pengganti ketua DPR. Ia menyarankan Partai Golkar agar segera menyelenggarakan rapat pleno atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Golkar ini kan partai besar kita mau prosesnya itu dilakukan dengan baik lah. Dapat dipertanggungjawabkan. Jangan serta merta seperti ini," ujarnya.
