2.357 PNS Terpidana Korupsi Telah Diblokir BKN

Tim Editor

PNS (Sumber: Kemenpan RB)

Jakarta, era.id - Guna menghindari kerugian negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memblokir 2.357 PNS yang telah terbukti bersalah di pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi. 

"Per hari ini 2.357 orang PNS/ASN yang telah divonis bersalah dalam kasus tipikor hingga inkracht telah diblokir seluruhnya oleh BKN," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (6/9/2018).

Dalam kesempatan itu, KPK juga mengingatkan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera menindaklanjuti pemblokiran itu dengan melakukan pemecatan secara tidak hormat, agar negara tak merugi karena masih menggaji orang-orang yang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi.

"KPK mengingatkan, untuk mencegah terjadi kerugian negara yang lebih besar agar para PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), baik di kementerian ataupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dengan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat pada PNS yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi tersebut," ungkap Febri.


(Infografis/era.id)

Selain itu, menurut Febri bila terdapat tambahan jumlah dan belum masuk ke dalam data BKN, maka pihak PPK selaku penanggung jawab bisa melaporkan kepada KPK maupun BKN agar data tersebut bisa segera divalidasi dan pegawai pemerintahan itu bisa segera diblokir oleh BKN. 

"Sesuai dengan pernyataan Mendagri sebelumnya, sanksi tegas dapat diberikan pada Kepala Daerah sebagai PPK jika tidak memberhentikan para PNS yang telah menjadi napi korupsi tersebut," tutup Febri.

Sebagai informasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat terdapat 2.357 PNS aktif telah menjadi terpidana perkara korupsi. Sebanyak 2.357 data PNS itu pun telah diblokir BKN untuk mencegah potensi kerugian negara.

Baca Juga : KPK Minta PNS Terpidana Korupsi Segera Dipecat

"Data ini terus akan berkembang sesuai dengan validasi dan tambahan data yang kami peroleh," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Selasa (4/9) kemarin.

Berdasarkan temuan itu, KPK kemudian meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memberhentikan tidak dengan hormat pegawai negeri sipil (PNS) aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi dengan tujuan untuk menghindari kerugian negara.

Sementara, Kemendagri menyebut bahwa pihaknya akan segera membicarakan hal ini guna mengambil langkah lanjutan bersama dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Saya tadi udah ketemu Menteri PAN-RB secara singkat. Selanjutnya, akan ada rapat koordinasi (rakor) membahas ini. Di mana hal ini sudah menjadi atensi Menteri PAN-RB, BKN, dan KPK," ujar Tjahjo.

Tag: pns bandel pns korupsi bakamla

Bagikan: