Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Abdul Kadir Karding membantah bila disebut ada paksaan dalam memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf.
"Informasi tentang Pakde Karwo akan bergabung, memang ada informasi itu. Kami tim sukses tidaklah pernah memaksa seseorang untuk bergabung atau mendukung kita," kata Karding kepada wartawan, Selasa (11/9/2018).
Sekjen PKB ini sadar betul, tak ada untungnya bila koalisi pendukung Jokow-Ma'ruf ini memaksa atau mendorong orang lain untuk mendukung mereka. Karena, lanjutnya, ketika dalam keadaan terpaksa, mereka tidak akan mendukung secara maksimal.
"Karena kita menyadari bahwa memaksa atau mendorong-dorong itu hanya akan menguntungkan secara simbolik tetapi tidak ada impactnya pada threshold. Karena apa? Karena dia pasti tidak akan bekerja. Jadi kita tidak pernah memaksa-maksa, mendorong-mendorong untuk orang masuk bergabung dengan tim," jelas Karding.
Dia juga membantah tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin mencatut nama seperti yang dituduhkan dari pihak Prabowo-Sandiaga. Menurutnya, kepala daerah yang mendukung Jokowi merupakan kesadaran untuk melanjutkan pemerintahan dan sesuai dengan keinginan masyarakat di masing daerah tersebut.
"Kepala daerah yang mendukung satu kebijakan itu, itu karena kebijakan tersebut itu juga didukung oleh rakyat, sehingga kalo toh mereka bergabung dengan kita, itu lebih karena mengakui Pak Jokowi, bisa bekerja baik, suka dengan Pak Jokowi. Itu artinya, selaras dengan keinginan masyarakat mereka di daerah," kata Karding.
Diketahui, beberapa kepala daerah yang merupakan kader Demokrat telah menyatakan mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Selain Soekarwo, juga Ketua Majelis Pertimbangan Daerah DPD Demokrat Jabar Deddy Mizwar, Gubernur NTB TGB alias Zainul Majdi, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.