Tim Editor
Dia pun memastikan, program Sandiaga yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, akan dia lanjutkan.
"Oh iya pasti dong, gini ya Gubernur itu kan udah ada RPJM-nya sudah diketok, pedoman progam itu harus mengacu pada itu, enggak boleh mengacu ke yang lain," kata Taufik, di jalan Kertanagara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018).
Dia pun mengusulkan, wakil gubernur ini ditentukan di DPRD. Caranya, partai pendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017, masing-masing mengusulkan nama. Setelah itu, nama tersebut diputuskan oleh DPRD DKI Jakarta.
Taufik mengacu kepada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Di dalam undang-undang itu disebutkan kandidat calon wakil gubernur diajukan oleh partai politik pengusung dan disetujui melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
"Iya kan yang memilih DPRD, sudahlah ajukan aja ke DPRD nanti DPRD tau siapa yang punya kompetensi untuk menggantikan Sandi, kan yang milih DPRD. Di vote di DPRD secara tertutup," kata dia.
Dengan begitu, PKS dan Partai Gerindra, masing-masing mengusulkan nama untuk ditentukan kemudian dalam rapat di DPRD DKI Jakarta. Untuk sementara, PKS sudah menyebutkan nama untuk pengganti Sandiaga ini, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Julianto. Sedangkan, Taufik mengklaim dirinya maju sebagai perwakilan dari Partai Gerindra.
"Ya kan yang mengajukan dua nama itu diusung oleh partai pengusung gitu lho, ya sudah PKS satu, kita (Partai Gerindra) satu, adu di situ (DPRD DKI Jakarta)," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini.
