Norwegia Puji Pengelolaan Hutan Indonesia

Tim Editor

Delegasi parlemen Norwegia dalam kunjungan ke Kalimantan Barat (FOTO: Kementerian LHK)

Jakarta, era.id - Indonesia telah masuk jajaran penting pergaulan internasional dalam konteks mobilisasi dukungan industri, komunitas, akademisi, hingga masyarakat sipil guna menemukan solusi dan inovasi baru dalam menghadapi tantangan serta menyeimbangkan pertumbuhan serta masalah lingkungan. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Delegasi Parlemen Norwegia, Espen Bart Eide dalam kunjungan kerja mereka ke Indonesia pada 22 Desember lalu. 

Secara garis besar, Norwegia mengapresiasi langkah koreksi pengelolaan hutan Indonesia. Program Perhutanan Sosial yang kini jadi andalan dilihat sebagai tanda bahwa Indonesia sangat ambisius dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan sangat serius dalam mengurangi deforestasi. Bahkan, 15 anggota parlemen Norwegia yang secara khusus melihat langsung praktik pencapaian target Nationaly Determined Contributions (NDC), serta implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland) di Pontianak, Kalimantan Barat mengangkat topi setinggi-tingginya pada pemerintah Indonesia.

“Kami di sini belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius. Kunjungan ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari Pemerintah dan rakyat Indonesia, kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan," ungkap Barth Eide dalam rilis pada media, Senin (24/9/2018).

Kunjungan parlemen Norwegia di Indonesia, berlangsung dari tanggal 21-27 September 2018. Pada tanggal 22 September 2018, rombongan delegasi melakukan  kunjungan lapangan ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh ijin definitif Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa. 

Di Lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektar ini, rombongan melihat dan berdialog langsung dengan masyarakat pengelola Hutan Desa terkait praktik peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan seperti budidaya kepiting mangrove, pengolahan arang dari batok kelapa dan perlebahan madu.

Di Desa Tanjung Harapan, anggota Komite bertemu dengan komunitas lokal dan belajar tentang manfaat dan kemajuan program perhutanan sosial. Duta besar Norwegia untuk Indonesia, Vegard Kaale memberi pujian atas kebijakan pemerintah Indonesia yang memberi akses pengelolaan hutan pada rakyat. "Pengelolaan hutan mereka sendiri secara berkelanjutan adalah sangat mulia, dan dapat menghasilkan banyak peluang pekerjaan baru tanpa kehilangan hutan," puji Kaale.

Pada tanggal 23 September 2018, delegasi parlemen Norwegia melanjutkan kunjungan ke DAOPS Manggala Agni Pontianak dan perkebunan sawit PT. MAR yang telah memenuhi sertifikasi ISPO dan RSPO. Anggota delegasi mengapresiasi berbagai langkah koreksi Pemerintah Indonesia saat ini dalam penanganan perubahan iklim, khususnya dalam hal penanganan Karhutla dan pengelolaan sawit berkelanjutan.


Delegasi parlemen Norwegia dalam kunjungan ke Kalimantan Barat (FOTO: Kementerian LHK)

Penanganan karhutla

Selain itu, secara khusus delegasi juga mengaku terkesan dengan praktik kerja para Manggala Agni yang disebutnya sangat penting sehingga Karhutla kini dapat diatasi di Indonesia. Barth Eide mengatakan, selama kunjungan ini, mereka telah mendiskusikan hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam hal perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan investasi.

"Pemerintah Indonesia telah menjelaskan kepada kami bagaimana peraturan seperti moratorium ijin kebun sawit yang baru-baru ini ditandatangani akan mencegah hilangnya hutan di masa depan ... Jelas sekali, Norwegia siap untuk mendiskusikan bagaimana kita dapat menggunakan kemitraan bilateral dan iklim hutan untuk membantu mewujudkan perubahan," katanya.

Selama kunjungan berlangsung, para delegasi Norwegia didampingi Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK, Direktur Penanganan Kebakaran Hutan, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Asdep Tanaman Perkebunan dan Hortikultura – Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi, Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat, Senior Adviser untuk Perubahan Iklim dan Sustainability-Yayasan KEHATI, dan Country Director IDH.

Dalam penutupan kunjungan, Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Agus Justianto meminta agar para anggota Parlemen Norwegia dapat menyampaikan informasi yang berimbang kepada para stakeholders di Norwegia dan Uni Eropa sesuai dengan kondisi di lapangan. Berbagai agenda dalam kunjungan ini tentu sangat penting untuk mengakselarasi penanganan masalah hutan di dunia, mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan wilayah hutan terluas.

Tag: kebakaran hutan hari lingkungan hidup kementerian lhk

Bagikan: