Tim Editor
"Saya pikir tidak ada cekal di sana, yang ada adalah bahwa mungkin pemerintah Arab Saudi melihat ada suatu indikasi yang mengarah pada aturan-aturan yang berlaku di sana," kata Kapitra kepada wartawan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).
"Contohnya seperti ini, sempat berdialog juga waktu kemarin di situ mazhabnya berbeda dengan mahzab di sini. Seperti tahlilan, selawatan itu di sana dianggap sesuatu yang dilarang (pelanggaran). Kalau kita kan biasa," tambah dia.
Selain itu, calon legislatif PDI Perjuangan ini mengatakan, kegiatan tahlil dan selawat yang sering dilakukan di kediaman Habib Rizieq di Arab Saudi ini, dianggap sebagai gerakan politis oleh pihak keamanan di sana. Apalagi, kegiatan tersebut melibatkan banyak orang.
Kapitra juga bilang, dirinya sudah mencoba menginvestigasi soal dugaan adanya intervensi pemerintah Indonesia yang membuat pemerintah Arab Saudi memantau Rizieq. Hasil investigasinya itu, Kapitra memastikan, tidak ada intervesi dari aparat keamanan Indonesia, baik Polri atau Badan Intelijen Negara (BIN).
"Karena saya sudah cek ke Polri, ke BIN enggak ada itu intervensi dari sini. Malahan, dari sini akan melakukan kroscek apa betul ada perbuatan hukum yang dilanggar dan semua orang yang datang dalam suatu negara bebas keluar masuknya sampai visanya dinyatakan selesai," ujarnya.
Sementara soal dugaan adanya kegiatan politis yang dicurigai oleh aparat keamanan di Arab Saudi itu, Kapitra sebagai kuasa hukum telah mencoba menjelaskan pada pihak keamanan di sana. Namun, belum ada pengertian dari pemerintah Arab Saudi atas kegiatan tersebut.
"Saya sudah bilang (ke pihak pemerintah Arab Saudi), ini beliau ulama dan sering dikunjungi oleh orang Indonesia yang Umrah atau Haji. Saya bilang tidak perlu dikhawatirkan. Jangan terlalu dibawa ke ranah-ranah politik Arab Saudi," kata dia.
