PTUN Kabulkan Gugatan OSO, KPU Masih Galau

Tim Editor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. (Diah/era.id)

Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengundang sejumlah pakar hukum tata negara untuk membahas dan memberi masukan soal putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara soal larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota DPD di Pemilu 2019.

Diketahui, putusan MK melarang caleg DPD masih menjadi pengurus parpol pada periode 2019. Namun, MA memutuskan larangan pengurus parpol menjadi caleg DPD baru berlaku pada 2024. 

Ditambah, hari ini PTUN memutuskan untuk mengabulkan gugatan Oesman Sapta Odang untuk masuk kembali dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD 2019 yang sebelumnya telah dicoret.

Tindak lanjut KPU pun menjadi hal yang ditunggu, terutama oleh OSO. Namun, saat ini KPU masih belum menerima salinan putusan PTUN secara resmi.


Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang. (era.id)

"Hari ini kami mendengarkan masukan dari para ahli hukum. Jangan tanya KPU mau memutus apa, belum. kami masih menunggu putusan dari PTUN, bunyinya seperti apa, eksplisitnya seperti apa, baru kami akan memutuskan sikap kami seperti apa," ucap Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2018).

Maka, dalam menindaklanjuti putusan PTUN, KPU masih akan merumuskan masukan dari pertemuan dengan pakar hukum tersebut, agar tidak ada lagi masalah dan muncul gugatan di waktu mendatang.

"Sikap apa yang harus kita putuskan dan jalankan, termasuk bagaimana membuat putusannya itu supaya tidak punya problem hukum di belakang hari. Kalau putusan TUN, itu yang disengketakan adalah SK KPU (coret nama OSO). Kalau SK itu dibatalkan, kami harus menerbitkan SK baru. Ini dua hal yang memiliki dampak atau tindak lanjut yang bisa saja berbeda," kata dia.

KPU masih galau

Pakar hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai, saat ini KPU dalam kebimbangan. Di satu sisi, KPU harus mematuhi putusan MK, di sisi yg lain keluar pula putusan Mahkamah Agung dan putusan PTUN yang membuka ruang agar calon anggota DPD masih dibolehkan menjadi pengurus parpol.

"Tentu saja bagi KPU ada semacam simalakama proses penyelenggaraan pemilu tersendiri. Begitu di putus MK sebuah pasal dalam UU dia dinyatakan berkesesuaian dengan konstitusi. Nah, kalau kemudian mengabaikan putusan MK dan mengikuti putusan MA dan PTUN, maka cenderung orang menganggap itu sama saja mengabaikan UUD 1945," jelas Feri.

Karenanya, dalam diskusi tersebut, ketiga pakar hukum tata negara menyarankan KPU agar menindaklanjuti putusan MK dan mengesampingkan putusan MA dan PTUN.


Partai peserta Pemilu 2019. (era.id)

"Tapi kalau untuk memilih tingkatan putusan MA, PTUN, atau MK, ada baiknya KPU menindaklanjuti putusan MK dan coba mengabaikan putusan MA dalam konteks putusan, putusan MK lebih tinggi," tutur Feri.

"Itulah saran-saran kami agar KPU mepertimbangkan putusan MK dan dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan kalau mengabaikan putusan MK," lanjutnya.

Tag: oesman sapta odang kpu

Bagikan: