Hottest Issue Malam, Jumat 16 November 2018

3. Perbaikan Data Pemilih Mundur

KPU memperpanjang masa pemutakhiran data pemilih selama 30 hari ke depan sejak Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019 yang digelar Kamis (15/11). Perpanjangan ini dilakukan karena masih terdapat sejumlah daerah yang belum selesai dilakukan coklit atau pencocokan dan penelitian alias door to door.

Komisioner KPU Viryan Aziz berharap, tidak akan ada perpanjangan lagi setelah bukan Desember. Sebab, sesuai jadwal KPU, pada Januari 2019 harus sudah mencetak surat suara.

Baca Juga : KPU Minta Sebulan Lagi untuk Cocokkan Data Pemilih

"Mudah-mudahan tanggal 15 Desember (selesai pemutakhiran data), kami berupaya pada tahapan akhir ini semuanya kita tuntaskan. Kami optimis ini semua bisa terselesaikan karena tinggal penyelesaian dan tidak lagi melakukan kegiatan lain seperti gerakan melindungi hak pilih, itu sudah tidak lagi fokus terhadap hal itu. Kini fokus merapikan data," tutur Viryan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018).

Dalam lanjutan proses pemutakhiran data pemilih ini, KPU akan menyelesaikan data pemilih yang belum dimutakhirkan berdasarkan beberapa kategori data.     

4. Foto Syur Grace Natalie

Foto syur yang diduga Ketum PSI Grace Natalie tersebar di jagat maya. Foto itu awalnya diunggah oleh akun Facebook Srikandi Rahayu.

Dalam foto tersebut, terlihat Grace sedang berpose mengenakan pakaian dalam. Tapi foto syur tersebut ternyata manipulasi.

Wajah Grace hanya ditempel ke foto model seksi asal Jepang, Akari Asahina. Asahina merupakan aktris dan model seksi yang sering nongol di televisi Jepang.

Foto itu sebenarnya pernah beredar pada 2016 silam. Namun kembali viral setelah diunggah Facebook Srikandi Rahayu. Terkait hal ini, pihak Grace melaporkan beberapa akun Faceebook yang menyebarkan foto hoaks tersebut

5. Badan Pengawas Facebook

Menyikapi peredaran konten di platrom mereka, Facebook akan membentuk badan pengawas independen untuk menangani banding soal konten yang dihapus.

Dilansir dari Antara, Jumat (16/11/2018), laman Cnet menulis, pengguna yang kontennya dihapus oleh Facebook dapat mengajukan banding ke badan independen tersebut untuk meminta penjelasan mengapa unggahan dianggap melanggar kebijakan komunitas platform tersebut.

CEO Mark Zuckerberg dalam sebuah tulisan menyatakan pola hubungan badan pengawas dengan pengguna seperti jajaran direksi dengan pemegang saham dalam sebuah perusahaan.

Selama ini, Facebook harus menghadapi pertanyaan seputar batasan apa yang dapat diunggah di platform, siapa yang memutuskan kebijakan dan tindakan serta siapa yang memastikan orang-orang tersebut terpercaya.    

Baca Juga : Facebook Akan Bentuk Badan Pengawas Independen

(Ilustrasi/era.id)